BERLAGA dalam pemilihan presiden 2014, Joko Widodo, waktu itu berpasangan dengan Jusuf Kalla, merumuskan sembilan agenda prioritas pemerintah. Menamainya Nawacita, Jokowi punya gagasan untuk membereskan korupsi, membangun desa, hingga meningkatkan daya saing di pasar global.
Setelah sepuluh tahun pemerintahan Jokowi berjalan, saatnya memeriksa pencapaian Nawacita. Tempo menyajikan edisi khusus yang mencatat setidaknya ada 18 dosa yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan kemunduran demokrasi (democratic backsliding). 18 catatan ini jauh dari utopia yang digagas oleh Jokowi dalam sembilan janjinya itu.
Selain itu, kami juga mengambil uraian sembilan program prioritas itu dari dokumen yang diunggah tim kampanye Jokowi ke situs resmi Komisi Pemilihan Umum dan melakukan pemeriksaan fakta berdasarkan kata kunci pada setiap program prioritas. Kami memverifikasinya dengan berbagai data publik yang kredibel untuk mengukur pencapaian Nawacita.
1. Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Paparan Nawacita pertama dalam dokumen visi-misi Jokowi menjelaskan visi Jokowi mengenai keamanan negara. Fokus Jokowi dalam dokumen itu terbagi tiga: memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia, dan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional.
Tempo mencatat sedikitnya 2.500 tentara aktif di berbagai kementerian dan lembaga. Operasi-operasi TNI di Papua juga tidak kunjung usai.
Baca cerita lengkapnya:
Orang dekat Jokowi di pucuk pimpinan Polri serta kontroversi perwira tinggi kepolisian dalam kasus pidana pada 2022 meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk mengintimadasi masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca cerita lengkapnya:
Indonesia berupaya menjembatani beberapa konflik besar global, seperti Palestina-Israel dan Rusia-Ukraina. Namun, efektivitas diplomasi itu dikritik oleh pakar hubungan internasional.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Jokowi berjanji menaikkan anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto jika pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Faktanya, pertumbuhan ekonomi kita tak pernah menembus 6 persen selama sepuluh tahun terakhir. Karena itu, kenaikan anggaran TNI menjadi 1,5 persen dari PDB belum terpenuhi.
- Data Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan anggaran pertahanan selalu di bawah 1 persen dari PDB selama era Jokowi. Pada 2023, bujet pertahanan sebesar Rp 134,32 triliun dari PDB yang mencapai Rp 20.892 triliun atau 0,64 persen saja.
- Soal memberi rasa aman, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 581 kasus penyiksaan warga sipil yang dilakukan tentara, polisi, dan sipir pada 2014-2019. Praktik kekerasan itu menyebabkan 862 orang terluka dan 125 orang tewas. Situasinya tak membaik pada periode kedua pemerintahan karena Kontras juga mencatat 645 kasus kekerasan oleh polisi dalam setahun terakhir pemerintahan Jokowi.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Nawacita ini diterjemahkan sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi. Cara yang ditempuh ialah mereformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Intinya ialah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Jokowi juga diduga menggunakan pengaruhnya untuk membangun dinasti politik dengan mendukung anggota keluarganya untuk menjabat di berbagai posisi di pemerintahan.
Baca cerita lengkapnya:
Sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Cipta Kerja, dibuat tanpa partisipasi publik yang memadai. Pembahasan regulasi itu juga berlangsung sangat cepat.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Tingkat kepercayaan publik kepada lembaga kepresidenan memang konsisten tinggi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2024, kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan sebesar 86,7 persen. Angka itu berselisih hampir 4 persen dibandingkan ketika Jokowi baru tiga bulan menjadi Presiden, yakni 82,8 persen (Januari 2015).
- Tingkat kepercayaan publik pada DPR konsisten
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Transparency International pada 2014 adalah 34. Angkanya tak berubah pada 2023. TI memberi rentang skor 0-100, semakin tinggi skornya berarti pemerintahan semakin bersih.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
Jokowi berjanji akan mereformasi pelayanan publik di daerah dengan cara menguatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Jokowi juga berjanji bahwa pemerintah pusat akan melihat kebutuhan daerah dalam pembangunan.
Namun berbagai konflik antara warga dan aparat meletus di daerah. Sebanyak 16 kampung tua di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terancam hilang untuk pengembangan Rempang Eco-City. Ada pula kasus yang menimpa warga Desa Tandem Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terkait pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Binjai - Stabat.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Pemerintah telah menggelontorkan dana desa sekitar Rp 609 triliun sepanjang 2015-2024. Namun, program ini menjadi celah korupsi. Indonesia Corruption Watch mendata 187 kasus korupsi di desa terjadi pada 2023 dan merugikan negara Rp 162,2 miliar.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 menemukan kontribusi antar pulau dalam Produk Domestik Bruto nasional masih dominan Jawa. Contohnya, Jawa berkontribusi 58,29% dalam PDB, sementara itu Maluku-Papua hanya dapat berkontribusi 2,57%. 4 dari 6 kepulauan Indonesia dicatat meleset dari target.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Nawacita ini dibuat untuk memperbaiki lembaga hukum dan peradilan. Namun Jokowi justru mencabut independensi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK pada 2019. Perubahan UU KPK meliputi pembatasan kewenangan menyadap dan menjadikan lembaga antikorupsi ke dalam rumpun eksekutif.
Baca cerita lengkapnya:
Kejaksaan gagal menyentuh dan mengungkap keterlibatan tokoh besar dalam berbagai skandal korupsi. Di antaranya kasus rasuah menara pemancar sinyal di Kementerian Komunikasi dan Informatika, perkara minyak goreng, dan korupsi tata niaga timah.
Baca cerita lengkapnya:
Kejaksaan Agung gagal menyeret aktor pelanggaran hak asasi manusia meski Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyelesaikan penyelidikan. Jokowi baru menempuh cara penyelesaian kasus HAM melalui jalur non-yudisial.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemahkan komisi antirasuah terjadi pada September 2019.
- Ketua KPK 2019-2023, Firli Bahuri, menjadi tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi dari bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
- Sedikitnya 15 hakim menjadi tersangka korupsi pada 2014-2022.
- Polisi menangkap 412 pembela hak asasi manusia sepanjang 2019-2023.
- 1.093 gugatan praperadilan di seluruh pengadilan negeri yang menggugat keabsahan penangkapan dan penetapan tersangka pada 2023.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Nawacita ini membahas berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar serta Kartu Indonesia Sehat. Jokowi berjanji meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui program tersebut.. Reforma agraria juga menjadi fokus dalam nawacita ini.
Tempo menemukan bahwa terjadi deforestasi sebesar 4,37 juta hektar sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi. Deforestasi itu merupakan dampak dari berbagai proyek strategis seperti lumbung pangan dan industri ekstraktif.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Masyarakat Indonesia harus menghirup kualitas udara yang buruk. Pada 2022, IQAir yang mengukur kualitas udara di sejumlah titik mencatat tingkat polusi udara Indonesia merupakan yang terburuk di Asia Tenggara dengan konsentrasi kualitas udara 30,4 mikrogram per meter kubik.
- Angka harapan hidup mengalami peningkatan, menurut Badan Pusat Statistik. Pada 2014, angka harapan hidup laki-laki Indonesia adalah 68,87 tahun dan perempuan 72,59 tahun. Sedekade kemudian, angkanya menjadi 70,17 tahun untuk laki-laki dan 74,18 untuk perempuan.
- Pemerintah sempat membuat kebijakan wajib 5% dari APBN untuk anggaran kesehatan. Namun kebijakan ini dihapus dalam revisi UU Kesehatan pada 2023.
- Jumlah penduduk miskin turun sedikit. Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,59 juta orang pada Maret 2015, lantas menjadi 25,9 juta orang pada Maret 2023.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Jokowi mencanangkan Indonesia memiliki daya saing di dunia internasional. Dia juga berjanji memperbaiki pelayanan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Jokowi berambisi membangun Ibu Kota Nusantara. Dia berencana menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 dapat berlangsung di ibu kota baru.
Baca cerita lengkapnya:
Proyek cepat Jakarta-Bandung awalnya dirancang tanpa menggunakan anggaran negara. Namun bujet proyek tersebut membengkak dan membuat pemerintah berutang ke Cina.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Metrik World Competitiveness Ranking 2024 dari International Institute for Management Development (IMD) menunjukkan daya saing Indonesia berada di peringkat 27 dari 67 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di belakang Singapura (1) dan Thailand (21).
- Ada peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, produktivitas masyarakat Indonesia sebesar Rp 78,23 juta per tenaga kerja per tahun pada 2015 dan menjadi Rp 86,55 juta per tenaga kerja per tahun. Angka itu dihitung dengan rumus jumlah produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk yang bekerja.
7. Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
Nawacita ini menjanjikan kedaulatan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah kedaulatan keuangan. Jokowi berjanji bahwa Indonesia berdaulat dalam sektor keuangan dengan mengurangi utang pemerintah. Pada kuartal pertama di tahun terakhir masa jabatan Jokowi, rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 38,64 persen.
Baca cerita lengkapnya:
Bank Indonesia harus melaksanakan burden sharing atau berbagi beban untuk mengatasi persoalan anggaran selama pandemi Covid-19.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Laporan Global Food Security Index yang ditulis Economist Impact tentang keamanan pangan, memberikan skor 32.1 dari 100 untuk ketersediaan pangan Indonesia. Padahal rata-rata skor global adalah 61.9. Akibatnya pemerintah harus mengimpor sejumlah komoditas pangan.
- Volume impor minyak dan gas bumi fluktuatif selama 10 tahun terakhir. Pada tahun pertama memimpin, Jokowi mengimpor 18.727 ribu ton minyak mentah. Setahun kemudian menjadi 19.932 ribu ton. Pada 2023, volume impor minyak mentah sekitar 17.835 ribu ton.
- Total nilai utang terus naik di era Jokowi. Utang pemerintah sebesar Rp 4.418 triliun pada 2018 dan sudah menyentuh Rp 8.253 triliun per Januari 2024.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Jokowi menjanjikan evaluasi sistem pendidikan nasional dan peningkatan pemberian subsidi pada perguruan tinggi negeri untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi.
Namun komersialisasi pendidikan tinggi justru terjadi di akhir pemerintahan Jokowi. Rencana menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) membuat demonstrasi pecah di berbagai universitas. Pemerintah akhirnya menunda implementasi kebijakan itu.
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) merancang asesmen mutu pendidikan. Skor PISA Indonesia cenderung menurun untuk seluruh aspek. Pada 2015, skor untuk matematika 386, sains 403, dan membaca 397. Tujuh tahun kemudian, skor matematika menjadi 366, sains 383, dan membaca 359.
- Sejumlah kampus negeri berencana menaikkan uang kuliah tunggal.
- Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengungkapkan sekitar 74 persen dari guru honorer atau tenaga kontrak di Indonesia dibayar di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK 2024) yakni Rp 2 juta per bulan.
- Sebanyak 21.221 korban kekerasan seksual sepanjang 2018-2022 berasal dari satuan pendidikan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Janji Jokowi ini menyangkut komitmen untuk menjunjung asas-asas kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila dan konstitusi. Salah satunya adalah perlindungan lembaga-lembaga adat dan mencegah diskriminasi.
Tempo mencatat kasus pelanggaran kebebasan berekspresi selama periode Jokowi. Peristiwa itu menimpa berbagai kalangan, dari pesohor hingga masyarakat biasa. Pangkal persoalannya adalah pasal karet dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca cerita lengkapnya:
Kondisi lapangan dalam data:
- Setara Institute mendata 846 kasus pelanggaran kebebasan beragama pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Aktor negara yang terbanyak adalah pemerintah daerah.
- Ada penutupan terhadap 32 gereja di Jawa Barat, Tangerang, Jambi, dan Banten serta 5 masjid milik jemaat Ahmadiyah selama periode pertama pemerintahan Jokowi.
