Kata reshuffle pada kabinet Indonesia Maju pertama kali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat itu, Jokowi mengkritik kinerja sejumlah menterinya, terutama terkait respons yang lamban dalam penanganan pandemi Covid-19.
Desas-desus perombakan mulai terdengar pada Senin, 21 Desember 2020. Isu itu kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono pada Selasa, 22 Desember 2020. Seperti awal pembentukan Kabinet, Jokowi memanggil para calon menteri satu atau dua hari sebelum pelantikan ke istana. Heru tidak menyebut lebih detail ihwal siapa kandidat dan posisi apa saja yang akan diisi para calon menteri baru ini. Yang jelas, dua kursi di kabinet pada saat itu kosong usai ditinggal eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi.
Sebelum pelantikan, sejumlah pengamat memprediksi kali ini akan menjadi momentum bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet besar-besaran mengganti para menteri yang dianggap performanya kurang bagus selama ini.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Menteri Sosial - Menteri Kesehatan - Menteri Agama - Menteri Kelautan dan Perikanan - Menteri Perdagangan
Sandiaga Salahuddin Uno menggantikan Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang dihantam keras oleh pandemi Covid-19. Kinerja Kementerian Pariwisata merupakan salah satu kementerian yang dikritik oleh Jokowi pada rapat paripurna Juni lalu.
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Jokowi memberi tugas untuk mempersiapkan lima destinasi wisata super prioritas agar siap menjadi wisata unggulan pascapandemi Covid-19. Lima destinasi wisata super prioritas itu adalah Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Sandiaga Uno mengatakan Jokowi juga meminta agar ada kalender kegiatan alias calendar of events di setiap destinasi, khususnya di lima tempat prioritas itu. Kalender itu mencakup kegiatan berskala kecil, mingguan, bulanan, hingga event tahunan berskala dunia.
Tri Rismaharini, yang sebelumnya merupakan wali kota Surabaya, dipilih menjadi Menteri Sosial. Risma mengisi kursi yang ditinggalkan Juliari Batubara—politikus dari PDI-Perjuangan yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Usai dilantik menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebut salah satu tugas mendesak yang diberikan Jokowi adalah realisasi penyaluran bantuan sosial untuk triwulan IV.
Kementerian Sosial diminta Presiden untuk realisasi bantuan sosial bagi masyarakat untuk triwulan IV. Bantuan sosial ini ditargetkan keluar minggu pertama Januari 2021. Perempuan yang akrab disapa Risma ini juga menyatakan penyaluran bansos harus segera dilakukan karena berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional.
Presiden Jokowi mencopot Menteri Kesehatan Agus Putranto Terawan dan menggantinya dengan Budi Gunadi Sadikin. Sebelumnya, Jokowi pernah mengkritik lambatnya serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk melawan Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.
Kerja fokus Budi Gunadi dikabarkan masih tentang penanganan Covid-19 dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Budi Gunadi diharapkan menggunakan anggaran kesehatan yang sampai sekarang masih belum digunakan secara optimal. Jokowi juga menitipkan aspirasi untuk distribusi vaksin Covid-19 dengan skala yang besar.
Anggaran kesehatan pada APBN-Perubahan 2020 adalah Rp96,17 triliun atau 13,8 persen dari total dana program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun. Namun penyerapan anggaran juga sangat lambat. Pada sidang kabinet 18 Juni 2020, Jokowi menyinggung soal penyerapan anggaran Covid-19 di Kementerian Kesehatan yang baru 1,53 persen termasuk pencairan insentif untuk tenaga kesehatan yang mampet.
Jokowi menunjuk Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama RI. Yaqut menggantikan posisi Fachrul Razi. Saat pelantikan, ia berjanji mewakafkan seluruh hidup dan yang dimiliki untuk bangsa dan negara.
Yaqut mengatakan, saat menjabat nanti, ia akan mengubah pandangan masyarakat terhadap agama. Ia berupaya agar menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Kedua, meningkatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basariah.
Ketiga, dia mengatakan akan memajukan pendidikan-pendidikan agama apapun di lingkungan kementerian agama, termasuk di dalamnya pondok pesantren.
Presiden Jokowi menunjuk Sakti Wahyu Trenggono untuk mengisi pos Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah Menteri Eddy Prabowo terjerat kasus korupsi benur lobster. Trenggono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Gerindra.
Trenggono memastikan dalam satu hingga dua bulan akan mengevaluasi semua program atau kegiatan kementerian. Lebih lanjut, dia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautan yang lebih luas jika dibandingkan dengan daratan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun, dia mengakui bahwa dirinya harus belajar banyak soal laut sehingga pengelolaannya benar-benar tepat sehingga tujuan tersebut bisa tercapai.
Presiden menugaskan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan posisi Agus Suparmanto. Lutfi berjanji, dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Menteri Perdagangan, ia akan menjalankan sistem yang transparan. Kementerian juga bakal mengupayakan agar tata-kelola di sektor perdagangan berjalan baik serta efisien di tengah kondisi sulit selama pandemi berlangsung.
Jokowi menyampaikan bahwa dirinya optimistis perekonomian Indonesia akan pulih dan kembali normal pada 2021. Pasalnya, ada program Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama INA (Indonesia Investment Authority) yang akan diluncurkan pada awal tahun 2021 dan disebut telah diminati sejumlah negara. Selain itu, fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) dari Amerika Serikat juga diharapkan bisa mendorong kinerja ekspor Tanah Air.
Penulis
Editor
Multimedia
