Proyek

Kisah Mereka yang Ditinggal Bekerja

Para anak buruh migran menghadapi aneka masalah yang jarang ditemui anak-anak lain pada umumnya. Memperingati Hari Anak Internasional yang jatuh pada 20 November, Tempo bekerjasama dengan The Sasakawa Peace Foundation, Jepang, memotret kisah anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka untuk bekerja di negeri orang.
tempo

Para buruh migran kerap dijuluki sebagai “pahlawan devisa”. Tapi, di sisi lain, kepergian mereka meninggalkan sejumlah ironi. Ketika bekerja di luar negeri untuk mengurus orang lain, anak-anak mereka di kampung diurus orang lain pula. Anak-anak itu pun menghadapi aneka masalah: dari kekurangan kasih sayang dan perhatian orang tua hingga gizi buruk dan putus sekolah.

Namun, di antara aneka cerita miris itu, terselip kisah-kisah yang menggugah dan inspiratif. Anak-anak buruh migran yang mendapat dukungan dan perhatian dari lingkungannya tumbuh menjadi anak berprestasi dan membanggakan.

I

Berdaya karena Dukungan Keluarga

Lima belas tahun lamanya Aning meninggalkan anaknya, Bagus, untuk bekerja di Brunei Darussalam. Di sana, ia menjadi asisten rumah tangga. Sejak kepergiannya pada 2003, Aning hanya bisa pulang ke kampungnya di Cilacap, Jawa Tengah, dua tahun sekali. Walau jarang mudik, Aning mengaku cukup beruntung. Sebab, ia tetap lancar berkomunikasi dengan Bagus yang dirawat kakek dan neneknya. “Alhamdulillah bos saya di Brunei sangat pengertian,” kata Aning kepada Tempo, Rabu lalu.

Aning melempar kembali ingatannya selama bekerja di negeri jiran itu. “Awal-awal memang berat sekali rasanya berpisah dengan anak yang baru berusia 16 bulan.” Namun Aning selalu menguatkan dirinya sendiri bahwa pilihannya itu memang demi masa depan sang anak dan keluarganya. Untuk tetap memantau perkembangan anaknya, Aning berkomunikasi dengan keluarganya lewat surat. “Sampainya lama sekali, bisa sebulan.” Majikan Aning, yang mengetahui kondisi itu, lalu memberikan sebuah kartu telepon yang bisa digunakan untuk sambungan telepon ke Indonesia. “Komunikasi pun jadi lebih rutin. Sampai akhirnya suatu kali saya dikasih ponsel oleh majikan.”

Sejak dua tahun lalu, ia “pensiun” menjadi buruh migran dan tinggal di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, bersama keluarganya. Kemudian Bagus, yang baru lulus sekolah menengah kejuruan di Cilacap, menyusul ke Jakarta. “Dia pingin kerja di sini,” kata perempuan berusia 45 tahun itu. Aning bangga kepada putranya itu karena harapan dia—agar Bagus bisa bersekolah sampai minimal tamat SMA—sudah tercapai. “Saya kan kerja jauh-jauh juga buat dia, supaya bisa menamatkan sekolah.” Aning sempat menawari Bagus untuk melanjutkan studi ke tingkat universitas. Namun, karena putranya ingin bekerja terlebih dulu, Aning pun tak mau memaksa.

Aning mengakui nasibnya memang lebih beruntung dibanding rekannya yang lain. Banyak buruh migran yang tak bisa rutin pulang ke Tanah Air, bahkan sulit berkomunikasi dengan keluarga akibat perlakuan tak manusiawi dari majikan. Padahal komunikasi antara orang tua yang bekerja di luar negeri dan anak-anak yang ditinggalkan di Tanah Air merupakan salah satu faktor penting dalam tumbuh kembang anak. Hal itu tergambar dalam penelitian “Stay-Behind Children di Myanmar, Filipina, dan Indonesia” yang dirilis Human Rights Working Group (HRWG), pertengahan 2020 lalu.

Dalam laporan itu, para peneliti mengungkapkan bahwa kepergian orang tua ke luar negeri menjadi buruh migran mempengaruhi pendidikan anak-anak yang ditinggalkan. Memang, ada sebagian anak-anak yang merasa kepergian orang tua mereka dalam waktu lama tak berdampak. Bahkan banyak dari mereka yang berprestasi di sekolahnya. Hal itu, seperti ditulis dalam laporan HRWG, terjadi karena para orang tua tetap dapat “hadir” memantau perkembangan anak-anak melalui berbagai cara: telepon, aplikasi percakapan, ataupun video call. Hal ini didukung oleh kerabat mereka di kampung halaman yang memastikan uang kiriman para orang tua itu digunakan untuk keperluan sekolah anak-anaknya.

Meski begitu, tak sedikit pula anak-anak yang menjadi “korban” dari kepergian orang tuanya. Rata-rata masalah yang dihadapi anak-anak ini adalah kesulitan berkonsentrasi dan belajar di sekolah. Beberapa anak dilaporkan tak bisa fokus belajar karena selalu memikirkan orang tua mereka. Kurangnya “kehadiran” orang tua akibat komunikasi yang tidak berjalan juga membuat mereka merasa tak punya motivasi. Sebab, tidak ada sosok yang mengingatkan mereka untuk bersekolah dan tekun belajar. Bahkan ada kelompok anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena kerepotan harus melakukan berbagai pekerjaan harian seorang diri. 

Besarnya pengaruh dukungan lingkungan sekitar terhadap keberhasilan pendidikan anak-anak para buruh migran juga terlihat pada kisah Silvi Dwi Anasari. Perempuan asal Jember, Jawa Timur, yang kini berusia 25 tahun itu merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Sewaktu kuliah, Silvi, yang masuk UI angkatan 2013 ini, mendapat sejumlah beasiswa, seperti Bidik Misi dan beasiswa alumnus Biologi UI.

tempo
Silvy Dwi Anasari, bekerja sebagai peneliti Yayasan International Animal Rescue Indonesia. Dok. Pribadi

Silvi ditinggalkan ibunya yang bekerja di Hong Kong saat dia baru berusia 4 tahun. Di kampung halamannya di Jember, dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Ibunda Silvi terhitung jarang pulang ke Tanah Air. “Paling empat tahun sekali,” kata Silvi, kepada Tempo, Kamis lalu. Tapi ibunya rutin menelepon dan memantau perkembangan pendidikan Silvi. “Ibu selalu mendorong saya untuk sekolah hingga kuliah.”

Silvi juga termotivasi karena di keluarganya belum ada yang bersekolah sampai pendidikan tinggi. Bahkan anak perempuan di kampungnya banyak yang menikah muda. “Dulu, waktu masih sekolah, saya takut sekali kalau harus menikah muda. Makanya saya juga termotivasi untuk kuliah,” ujarnya.

Kampung Silvi adalah salah satu daerah kantong buruh migran. Menurut dia, sejak ia kecil sampai sekarang, kondisi di daerahnya tak banyak berubah. “Banyak anak-anak para buruh migran yang putus sekolah dan memilih menikah muda.” Hal itu, dia menambahkan, disebabkan oleh kenyamanan materi dari orang tua mereka yang berpenghasilan besar hasil bekerja di luar negeri. Silvi pun mengakui bahwa sebetulnya kehidupan keluarganya mencukupi secara ekonomi.

Kini Silvi bekerja sebagai peneliti di Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YARI). Di lembaga itu, Silvi banyak terlibat proyek konservasi hewan-hewan langka. Dia kerap berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hewan. “Kesukaan saya terhadap binatang sudah muncul sejak kecil karena sering main di hutan di kampung dulu,” tutur dia.

Prestasi akademis mengesankan yang ditorehkan anak seorang buruh migran juga dicatat Yoga Prasetyo. Alumnus jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia angkatan 2013 ini berkali-kali mendapat beasiswa dan mengikuti pertukaran pelajar ke sejumlah negara selama kuliah. Yoga pun punya perhatian khusus terhadap isu buruh migran. “Kesadaran akan isu buruh migran itu saya dapat saat kuliah semester IV.”

Pada masa itu, kata Yoga, ia belajar soal poskolonialisme, isu kesetaraan gender, dan isu-isu ketidakadilan. Ia menggunakan aneka sudut pandang itu untuk melihat pengalaman dari orang terdekatnya: ibunya yang bekerja sebagai buruh migran di Singapura sejak 1997. “Dari sana saya semakin tertarik dengan isu-isu ini,” ujarnya.

Pada 2016, Yoga mendapat kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke National University of Singapore. Di sana ia membentuk komunitas Voice of Singapore’s Invisible Hands untuk mengangkat kisah para buruh migran dalam bahasa Inggris. Di komunitas itu, Yoga memberikan pelatihan menulis dan pelajaran bahasa Inggris kepada sejumlah buruh migran asal Indonesia yang bekerja di Negeri Singa.

tempo
Yoga Prasetyo dan ibunya, Sri Kunaeri, saat wisuda di Universitas Indonesia, 2018. Dok. Pribadi

Yoga tergerak membuat komunitas itu karena buruh migran di Singapura dilarang berserikat. “Mereka tak punya saluran formal untuk menyampaikan aspirasi.” Sementara itu, di sana aturan dianggap merugikan posisi buruh migran. Yoga dan kawan-kawannya mendorong para TKI untuk bersuara melalui karya-karya prosa. “Hasil tulisan mereka dikumpulkan dan diterbitkan dalam buku antologi pada 2019,” ia menambahkan.

Setelah lulus dari UI pada 2018, Yoga aktif melakukan penelitian terkait dengan buruh migran. Yoga pulalah yang menjadi salah satu kontributor dan penyunting dalam laporan HRWG tentang anak-anak para buruh migran di Asia Tenggara.

Posisinya sebagai anak buruh migran tak hanya memudahkannya dalam kerja penelitian. Dia juga mengalami sejumlah pengalaman mengharukan. Ketika bertemu dengan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, suasana kerap menjadi emosional. “Biasanya mereka malu-malu untuk cerita. Tapi, begitu saya cerita pengalaman saya ditinggal ibu sejak kecil, barulah mereka terbuka, bahkan sampai menangis.”

***

tempo
Deddy Ali Alatas saat mengunjungi George Town di Malaysia. Instagram/ @deddyalialatas

Persoalan yang dialami anak-anak buruh migran tak hanya berasal dari lingkungan domestik, seperti kurang perhatian. Ada pula kasus anak buruh migran hasil pernikahan dengan warga negara lain kesulitan mengurus hak dasar, seperti dokumen kependudukan. Hal ini pernah dialami Mohamad Deddy Noviyanto Ali Alatas. Pria yang tinggal di Malang ini merupakan anak pekerja migran yang menikah dengan warga Arab Saudi.

Tiga puluh tahun lalu, Deddy dilahirkan ketika ibunya pulang ke kampung halamannya di Tulungagung, Jawa Timur, setelah bekerja di Arab Saudi. Waktu itu, ayah Deddy tak ikut ke Indonesia. Pada usia 2 tahun, Deddy ditinggalkan ibunya yang kembali ke Arab Saudi. Namun, dua tahun kemudian, sang ibu meninggal dan dikebumikan di sana. “Jadi, saya enggak ketemu ibu lagi,” ujar Deddy. Ia pun diasuh nenek dan kakeknya hingga dewasa.

Persoalan muncul ketika Deddy kuliah. Suatu ketika, pada 2015, ia terpilih mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura. Namun, saat hendak membikin paspor, pihak Imigrasi menganggap Deddy bukan WNI. “Mereka bilang karena bapak saya warga negara Arab Saudi.” Padahal, ketika itu, Deddy sudah memiliki kartu tanda penduduk. Ia pun kelimpungan dan mencoba membuat paspor di kantor Imigrasi di daerah lain. “Tapi hasilnya sama saja. Saya dilempar ke sana kemari tanpa kejelasan. Bahkan saya diancam dideportasi karena menurut mereka saya bukan warga negara Indonesia.”

Perjuangan Deddy mendapatkan paspor baru membuahkan hasil dua tahun kemudian. Dia dibantu lembaga bantuan hukum asal Bandung. Ia pun diarahkan untuk mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. “Di sana saya menceritakan persoalan saya kepada para pejabat.” Namun rupanya Deddy pun tak bisa langsung mendapatkan paspor. Setahun kemudian, barulah dia bisa membuat dokumen itu setelah Kemenkumham menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Deddy seorang WNI. “Padahal saya lahir dan besar di Indonesia.”

Namun masalah tak selesai di situ. Setelah mendapatkan paspor pun Deddy masih mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan. Pada 2018, Deddy berkunjung ke Malaysia untuk menemui kerabatnya. Ketika pulang dan baru mendarat di bandara, Deddy ditahan oleh petugas. “Saya diinterogasi sampai dua jam karena mereka curiga saya bukan WNI.”

Penampilan Deddy memang seperti orang Arab kebanyakan, berkulit putih dan berhidung mancung. “Saya sampai disangka orang asing yang mau menyusup,” ujarnya. Ketika itu, Deddy sampai harus berbicara dalam bahasa Jawa untuk meyakinkan para petugas. “Barulah setelah itu saya dilepas.”

II

Menemukan Asa di Negeri Sendiri

Mamik Padmiati, 57 tahun, sibuk mengulek bumbu rujak pesanan warga sekitar di Kantor Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember, siang itu. Rekannya, Indah, melayani pembeli yang memesan teh manis. Kantor desa ramai sejak pagi. Halamannya penuh dengan sepeda motor yang diparkir sembarangan. Aula desa tak sepi dari acara rapat. 

Keramaian itu menjadi berkah bagi Mamik dan Indah yang menjajakan penganan di gerai dekat pintu kantor desa tersebut. Sejak pagi hari, pesanan makanan dan minuman datang silih berganti. Dagangan mereka laris manis. "Pada hari-hari biasa, kami datang pada pukul tujuh pagi dan pulang sekitar pukul dua atau tiga sore. Saat ada acara, kami bisa sampai malam hari ada di sini," kata Mamik, pertengahan November lalu.

Di ruang seluas 32 meter persegi itu, Mamik tak hanya menjual makanan dan minuman. Tampak beberapa unit mesin jahit berbagai merek berjajar di sudut ruangan. Rupanya, Mamik juga menerima pesanan menjahit baju. "Selain memperoleh pemasukan dari menjual makanan dan minuman, kami mendapat penghasilan dari menjual masker ataupun jasa layanan menjahit."

tempo
Mantan buruh migran, Mamik Padmiati, berjualanan makanan di Outlet Desbumi, Kantor Desa Dukuh Dempok, Kabupaten Jember, Jawa Timur. TEMPO/David Priyasidharta

Usaha berjualan makanan dan menjahit itu dilakoni Mamik selama dua tahun terakhir. Sebelumnya, ibu tiga anak ini menjadi buruh migran di Malaysia sejak 1999. Selama 16 tahun bekerja di negeri jiran, ia hanya empat kali pulang kampung. 

Pada 2015, Mamik memutuskan pulang. Tapi ia bingung harus bekerja apa. "Karena belum punya usaha, saya bekerja di sawah sebagai buruh matun. Buruh petik lombok, tomat, atau apa pun untuk menambah pamasukan sehari-hari," tutur Mamik. 

Setelah lewat setengah tahun menjadi buruh sawah, Mamik bercerita, ada pendataan dari Migrant Care untuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Sebab, desa itu merupakan salah satu kantong migran. Seorang temannya, Marfuah, lantas memasukkan data diri Mamik ke organisasi itu. Tak lama kemudian, ia menerima undangan untuk datang ke balai desa. "Di sana ada sosialisasi dari Migrant Care. Kami diajari juga soal organisasi. Saya kemudian menjadi anggota Desbumi," katanya. 

Selanjutnya, Mamik melanjutkan, ia bersama bekas pekerja migran lain mendapat pelatihan-pelatihan untuk membuka usaha. Mereka diajari membuat kue, seperti opak gulung, lalu keripik tempe dan minuman sari jahe. Pada 2019, outlet Desbumi Desa Dukuh resmi berdiri.

Mereka bak menemukan hujan emas di negeri sendiri. Harapan baru itu mereka sambut dengan sukacita. Mamik pun mengaku tak lagi berniat kembali menjadi buruh migran. "Kerja di rumah membuat saya tidak ingin menjadi buruh migran lagi," ujar dia.

Meski begitu, Mamik mengatakan ia dan rekannya masih kesulitan memasarkan barang produksi. Ia berharap pelatihan demi pelatihan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas. "Pernah ada pelatihan, tapi cuma tiga hari. Ilmu yang didapatkan tidak bisa maksimal. Waktu tiga hari itu sebenarnya tidak cukup."

Selain Desa Dukuh, ada tiga desa lain yang ditetapkan sebagai Desbumi, yakni Desa Sabrang, Desa Ambulu, dan Desa Wonoasri. Setelah program itu berjalan, Kementerian Ketenagakerjaan mereplikasi program itu dengan membuat Desa Migran Produktif (Desmigratif). Dari empat Desbumi di Jember, Desa Dukuh dan Desa Sabrang juga merapel sebagai Desmigratif. 

Ketua Desbumi Dukuh Dempok, Jumiatun, mengatakan Desa Dukuh menjadi proyek percontohan integrasi kedua program tersebut. "Program Desmigratif ini baru berjalan sejak 2019 dan rencananya berlangsung dua tahun," kata perempuan yang juga menjabat petugas Desmigratif Dukuh Dempok itu.

Jumiatun menjelaskan, ada empat pekerjaan dalam program Desbumi, yakni pendataan dan informasi, peningkatan kapasitas, pengaduan kasus, dan perekonomian. Sedangkan Desmigratif memiliki program layanan migrasi aman, community parenting, usaha produktif, serta koperasi. "Jadi, program Desbumi Dukuh Dempok ini dikuatkan oleh program Desmigratif."

tempo
Ketua Desbumi, Jumiatun di Outlet Desbumi, Kantor Desa Dukuh Dempok, Kabupaten Jember, Jawa Timur. TEMPO/David Priyasidharta

Ketua Desbumi Dukuh Dempok, Jumiatun, mengatakan Desa Dukuh menjadi proyek percontohan integrasi kedua program tersebut. "Program Desmigratif ini baru berjalan sejak 2019 dan rencananya berlangsung dua tahun," kata perempuan yang juga menjabat petugas Desmigratif Dukuh Dempok itu.

Jumiatun menjelaskan, ada empat pekerjaan dalam program Desbumi, yakni pendataan dan informasi, peningkatan kapasitas, pengaduan kasus, dan perekonomian. Sedangkan Desmigratif memiliki program layanan migrasi aman, community parenting, usaha produktif, serta koperasi. "Jadi, program Desbumi Dukuh Dempok ini dikuatkan oleh program Desmigratif."

Cuma, tidak semua program berjalan dengan baik. Salah satunya community parenting, layanan pengasuhan anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri. Mereka belum punya keterampilan, sehingga kesulitan menerapkan layanan ini. "Termasuk bimbingan teknis. Bahkan terkadang membutuhkan psikolog untuk mempelajari bagaimana menghadapi anak-anak atau suami yang ditinggalkan, sehingga ada solusi ketika ada satu permasalahan," ujarnya.

Namun bukan berarti tidak ada kegiatan. Anggota berinisiatif membuat forum anak dengan melibatkan pengurus berusia muda dan dibantu mahasiswa kuliah kerja nyata. Cuma, masalah lain, tak semua keluarga mau mengantar si anak pekerja migran untuk mengikuti kegiatan di forum itu.

Anggota Divisi Data dan Informasi Migrant Care, Zulyani Evy, mengatakan ada 37 desa yang ditetapkan sebagai Desbumi di seluruh Indonesia. Komunitas-komunitas di Desbumi cukup kuat karena dibangun dengan melibatkan partisipasi para purna-migran. Selain itu, komunitas ini disokong kepala desa. “Jadi, meski sudah tanpa dukungan Migrant Care, tetap ada mandat dari desa agar mengalokasikan dana desa untuk memberikan layanan dan fasilitas.”

III

Aneka Persoalan Anak Buruh Migran

Ada banyak persoalan bergumul di pusaran pekerja migran. Salah satu hal yang jarang diangkat dan kerap luput dari perhatian adalah nasib anak-anak yang ditinggalkan (left-behind children). Mereka memang cenderung aman secara ekonomi sehari-hari. Tapi, tak jarang, anak-anak itu mengalami kesepian, merasa kurang perhatian, bahkan hidupnya berantakan.

Penelitian Human Right Working Group (HWRG) menemukan sejumlah masalah yang dialami anak-anak setelah ditinggalkan orang tuanya. Salah satunya DA, 18 tahun. Ia drop out dari sekolah karena kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Tidak adanya orang di rumah yang bisa membantu membuatnya menjadi makin malas belajar. Anak lain, DB, 17 tahun, meski tak sampai drop out, mengaku sulit berkonsentrasi dalam belajar karena rindu kepada ibunya.

Di luar masalah sekolah, anak-anak seusia DA dan DB biasanya memiliki persoalan secara psikologis dan sosial dalam pergaulan. Mereka cenderung enggan terbuka ihwal pekerjaan orang tuanya karena malu. Apalagi banyak stigma negatif yang menganggap TKI sama dengan pembantu. Tak jarang pula mereka menjadi korban perisakan. “Inti masalahnya sebetulnya soal perkembangan anak,” ujar Deputi Direktur HWRG, Daniel Awigra.

Menurut Daniel, anak dalam usia tumbuh kembang seharusnya mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. “Gara-gara krisis perhatian itu, ada kasus mereka beralih jadi kriminal atau bergaul dengan lingkungan negatif untuk cari perhatian.”

Selain HWRG, peneliti dari Universitas Gadjah Mada pernah memotret berbagai permasalahan anak-anak left-behind. Presentasi penelitian bertajuk “Dampak Migrasi Internasional terhadap Keluarga dan Anak yang Ditinggalkan: Studi Kasus Indonesia” itu menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di rumah tangga pekerja migran juga mendapat masalah kesehatan, seperti stunting dan overweight, meski jumlahnya tak signifikan.

Sejauh ini belum ada program spesifik untuk mengatasi masalah ini. Program pendampingan untuk anak-anak masih menempel dengan program bersifat umum, seperti program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dari Migrant Care dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) milik Kementerian Tenaga Kerja. Program Desbumi lebih menyasar fasilitas informasi, pendataan, bantuan pengurusan dokumen, dan pengaduan kasus. Meski ada pula program pemberdayaan mulai dari desa, tapi masih berfokus pada isu ekonomi.

Biaya Sosial Anak Pekerja Migran

Oleh: Daniel Awigra, Deputi Direktur HRWG

 “Dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak.” Pepatah Afrika ini menjelaskan keyakinan bahwa setiap penduduk kampung memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak. Namun, bagi anak-anak pekerja migran, pepatah ini berlaku dengan cara yang memilukan.

Anak-anak pekerja migran tumbuh dan berkembang di desanya bersama saudara, handai-taulan, dan tetangganya, tapi tanpa orang tua: salah satu atau bahkan keduanya. Karena alasan ekonomi, orang tua mereka harus bekerja di luar negeri dan meninggalkan mereka di negara asal.

Para anak yang ditinggal orang tua pekerja migran, atau “stay-behind children”, ini ada di hampir semua negara asal pekerja migran. Menurut hasil riset Human Rights Working Group yang terbit tahun ini dalam bentuk buku berjudul Stay-behind Children in Myanmar, the Philippines and Indonesia (HRWG, 2020), anak-anak tersebut merupakan salah satu kelompok paling rentan dalam fenomena pekerja migran. Karena bertumbuh kembang tanpa orang tua, mereka mengalami krisis kasih sayang dan terjerumus ke banyak masalah sosial.

Kebanyakan mereka dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang sudah lansia, yang sesungguhnya merupakan kelompok rentan lainnya. Dari sana, muncul sejumlah persoalan sosial dengan berbagai stigma dan diskriminasi dari masyarakat.

Dalam aspek tumbuh kembang, banyak di antara mereka yang mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, penurunan prestasi akademik, serta persoalan gizi dan kesehatan. Ada yang terlibat kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun pelaku.

Nasib anak-anak ini kerap luput dalam diskursus mengenai pekerja migran. Padahal apa yang mereka alami merupakan salah satu biaya sosial akibat migrasi. International Organization for Migration secara umum mendefinisikan biaya sosial migrasi sebagai efek yang tidak diharapkan, baik secara sengaja maupun tidak, dari migrasi orang tua, di dalam dan ke luar negeri, yang ditanggung oleh individu ataupun masyarakat (IOM, 2017, hlm. viii-ix).

Umumnya, diskursus migrasi masih didominasi oleh pendekatan ekonomi pembangunan. Pemerintah menyebut pekerja migran sebagai pahlawan devisa. Maklum, pekerja migran Indonesia, menurut data Bank Dunia pada 2017, secara persentase berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sebesar US$ 8,9 miliar. Tapi puja-puji tersebut tak diikuti oleh komitmen perlindungan buat mereka, apalagi terhadap anggota keluarganya. Sampai saat ini, masih banyak kasus pelanggaran hak, eksploitasi, dan kekerasan terhadap para pekerja migran.

Paradigma yang hanya berfokus pada remitansi dan pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan beban sosial yang harus dipikul oleh anak pekerja migran saat masa tumbuh kembangnya, harus segera ditinggalkan. Tanpa perubahan paradigma, anak pekerja migran akan terus menanggung biaya sosial dari migrasi. Padahal Pasal 19 Konvensi Hak Anak menegaskan, “Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.”

Kisah kematian Galang, anak pekerja migran berusia 9 tahun asal Bekasi, merupakan salah satu contoh tragis. Ia terus murung setelah mendengar kabar mengenai ibunya, Nuraeni, pekerja sektor domestik di Malaysia. Nuraeni lari dari majikannya dan mengungsi di sebuah shelter milik Konjen RI di Penang. Cemas akan keadaan ibunya, Galang kehilangan selera makan, sehingga mengalami sembelit akut yang berujung pada kematiannya (HRWG, 2020, hlm. 94-95). Kondisinya barangkali akan lain jika Galang mendapat perhatian dan bantuan psikologis yang memadai.

Mengacu pada studi yang dilakukan HRWG, isu utama dari persoalan “stay-behind children” ini adalah lemahnya data serta fokus kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada anak-anak pekerja migran. Dibandingkan dengan Filipina dan Myanmar, inisiatif Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari pemerintah Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dan bisa menjadi contoh kebijakan yang memperhatikan problem anak pekerja migran. Salah satu pilar dari program ini adalah pola asuh komunitas atau community parenting. Namun perlu didalami lebih lanjut sejauh mana Desmigratif mendukung tumbuh kembang anak pekerja migran.

Adapun yang menjadi persoalan di negara tujuan migrasi adalah kebijakan yang hanya memberikan perhatian kepada pekerja migran di negara mereka. Semestinya, sebagai pihak yang diuntungkan oleh migrasi, mereka turut memperhatikan hak anak pekerja migran. Misalnya, mereka dapat ikut menanggung biaya sosial akibat migrasi, sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban anggota keluarga yang sudah lansia, desa, dan pemerintah lokal. Perhatian negara asal dan negara tujuan migrasi akan meringankan beban di pundak anak-anak pekerja migran. 

Dengan demikian, bagi anak-anak pekerja migran yang ditinggal orang tuanya, perhatian dari setiap penduduk desa saja, sebagaimana pepatah Afrika di atas, tidaklah cukup. Agar dapat bertumbuh kembang dengan baik, “stay-behind children” memerlukan dukungan dari setiap pihak yang mendapat keuntungan dari proses migrasi, baik negara asal, negara tujuan, maupun komunitas internasional.

Adapun dalam program Desmigratif, yang telah dijalankan di 12 provinsi, 107 kabupaten, 314 kecamatan, dan 402 desa, memang ada kegiatan pengasuhan secara bersama (community parenting), tapi ditemukan sejumlah kendala di lapangan, dari kurangnya tenaga berkompeten hingga kesadaran keluarga anak itu yang rendah. Padahal program ini penting. “Agar anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri tidak kehilangan perhatian keluarga,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah.

Jadi, kata Daniel lagi, program-program itu belum cukup untuk mengatasi persoalan anak-anak left-behind. Meski begitu, ia mengapresiasi kegiatan-kegiatan tersebut. “Tapi juga perlu di-assessment, misalnya soal kurikulum di program community parenting. Perlu diperhatikan,” ujar Daniel.

Hal senada dikatakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yakni berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain untuk mengatasi persoalan anak-anak yang ditinggal orang tuanya itu belum cukup. Menurut Komisioner KPAI Bidang Pengasuhan, Rita Pranawati, berbagai program itu masih berefek jangka pendek.

Padahal, menurut dia, masalah pengasuhan bisa memberi efek jangka panjang secara psikologis. “Jadi, perlu andil pemda dan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan anak-anak ini,” kata Rita.

Pada 2015, KPAI juga pernah meminta pemerintah menghentikan pengiriman pekerja migran perempuan yang punya anak usia balita untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Apalagi, KPAI mencatat, 80 persen pekerja migran yang dikirim ke luar negeri adalah wanita berusia produktif. Selain itu, masih banyak tenaga kerja wanita pergi tanpa jaminan memadai, sehingga anak-anak yang ditinggalkan telantar. ***

Tim Liputan

Pimpinan Proyek

Penulis

Editor

Foto

Multimedia