Pemilu sipil pertama Myanmar diadakan pada November 2015. Partai NLD (National League for Democracy) yang dikepalai Aung San Suu Kyi menang melawan partai USDP (Union Solidarity Development Party) yang disponsori oleh militer Myanmar.
Enam tahun setelah Myanmar bertransisi ke demokrasi sipil dari pemerintahan militer, dihela perjuangan aktivis Aung San Suu Kyi, negara itu kembali dikuasai oleh militer melalui kudeta. Berikut catatan perubahan itu.
Pemilu sipil pertama Myanmar diadakan pada November 2015. Partai NLD (National League for Democracy) yang dikepalai Aung San Suu Kyi menang melawan partai USDP (Union Solidarity Development Party) yang disponsori oleh militer Myanmar.
Kemenangan telak NLD ini memberikan mandat mayoritas pada partai itu di dua organisasi legislatif pemerintahan Myanmar. Namun, Aung San Suu Kyi tidak diperkenankan untuk menjadi perdana menteri karena suami dan anak-anaknya yang berkewarganegaraan Inggris.
Ini momentum untuk perubahan Myanmar yang demokratis.”
Aung San Suu Kyi, saat pemilihan umum Myanmar pada November 2015.
Operasi militer brutal terjadi di Rakhine pada 2017 setelah aksi terorisme yang menewaskan sembilan orang anggota kepolisian Myanmar pada akhir 2016. Sebelum itu, bentrokan antara masyarakat Muslim Rohingya dan kepolisian sudah berlangsung selama setahun.
Kekejaman yang dialami oleh anak-anak Rohingya ini tak tertahankan. Kebencian macam apa yang bisa membuat seorang tentara menikam bayi yang menangis minta susu ibunya.”
Komisaris Tinggi PBB untuk Rohingya, Zeid Raad Al Hussein.
Situasi memburuk pada Agustus 2017, ketika lebih dari lima juta orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.
Aung San Suu Kyi dikecam oleh kalangan pemerintah internasional karena dianggap tidak mencegah kekejian militer Myanmar. San Suu Kyi mengambil posisi bahwa aksi militer di Rakhine dilakukan untuk melawan teroris bersenjata yang bentrok dengan kepolisian Myanmar.
"Kami berdoa agar Pengadilan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat memperburuk konflik bersenjata dan perdamaian serta keamanan yang sedang berlangsung di Rakhine.”
Aung San Suu Kyi, saat berhadap ke International Court of Justice di Den Haag karena tuduhan genosida pada kaum Rohingya pada 12 Desember 2019.
Pemilu kembali dilaksanakan di Myanmar. Partai NLD sekali lagi menang secara mutlak dengan suara yang lebih banyak dari lima tahun yang lalu. Kemenangan kali ini memberikan Aung San Suu Kyi masa jabatan kedua sebagai kanselir negara dengan mandat yang lebih kuat.
Tetapi, USDP kali ini menuduh ada kecurangan dalam pemungutan suara. Partai itu menuntut pihak militer untuk campur tangan.
Juru bicara angkatan bersenjata, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengadakan konferensi pers pada akhir Januari tentang tuduhan terhadap USDP. Dia mengatakan militer akan “mengambil tindakan” dan tidak menutup kemungkinan aksi kekerasan dari pihak militer.
Pada Februari 1, 2021, militer Myanmar mengambil alih paksa negara dengan melakukan sebuah kudeta. Pihak militer mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menahan pemerintah sebagai tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu. Pihak militer Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing.
Aung San Suu Kyi kembali dalam tahanan rumah bersama politikus NDP lainnya. Militer telah menggantikan 24 menteri beserta wakil dengan 11 anggota militer. Kudeta militer Myanmar dikecam oleh komunitas internasional. Aksi terakhir Aung San Suu Kyi sebagai kanselir negara adalah untuk mendorong rakyat untuk unjuk rasa melawan militer Myanmar.
Pendukung pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi bersorak saat mereka menyaksikan sebagian hasil pemilu di monitor TV di luar kantor NLD di Mandalay, Myanmar, 8 November 2015. Pendukung Suu Kyi merayakan pelaksanaan pemilihan nasional demokratis pertama dalam 25 tahun di Myanmar, langkah terbesar dalam perjalanan menuju demokrasi dari kediktatoran. REUTERS/Olivia Harris
Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi menghadiri pertemuan dengan Shwe Mann ketua Parlemen Uni Myanmar, di Majelis Rendah Parlemen di Naypyitaw , Myanmar, 19 November 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi berbicara kepada para pendukungnya sehari setelah pemilihan umum di Yangon, Myanmar, 9 November 2015. Para pendukung Suu Kyi yakin partainya telah memenangkan kemenangan besar dalam pemilihan umum demokratis pertama di negara itu dalam 25 tahun, dengan pertanyaan terbesar apakah margin kemenangan tersebut cukup untuk mengklaim kursi kepresidenan. REUTERS/Jorge Si
Polisi penjaga perbatasan Myanmar berpatroli di dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh di luar Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 12 November 2017. REUTERS/Wa Lone
Seorang wanita Muslim Rohingya menggendong bayi saat mereka menunggu untuk menyeberangi perbatasan untuk pergi ke Bangladesh, di kamp sementara di luar Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 12 November 2017. REUTERS/Wa Lone
Warga Muslim Rohingya menunggu untuk menyeberangi perbatasan ke Bangladesh, di kamp sementara di luar Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 12 November 2017. REUTERS/Wa Lone
Tulang manusia terlihat di sebuah kuburan yang digali dangkal di Inn Din, Myanmar, 26 Oktober 2017. REUTERS/Wa Lone
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara pada hari kedua persidangan dalam tuduhan kasus genosida terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya, yang diajukan Gambia terhadap Myanmar di Pengadilan Internasional (ICJ) di The Hague, Belanda, 11 Desember 2019. REUTERS/Yves Herman
Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menyampaikan pidato mengenai situasi Rakhine dan Rohingya, di Naypyitaw, Myanmar, 19 September 2017. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi merayakan keunggulan di markas partai usai pemilihan umum di Yangon, Myanmar, 9 November 2020. REUTERS/Shwe Paw Mya Tin
Seorang wanita dengan masker pelindung wajah memberikan suara untuk pemilihan umum di sebuah TPS di Yangon, Myanmar, 8 November 2020. REUTERS/Shwe Paw Mya Tin
Kepala Angkatan Darat Myanmar Min Aung Hlaing pergi setelah memberikan suara saat pemilihan umum di tempat pemungutan suara di Naypyitaw, Myanmar, 8 November 2020. REUTERS/Thar Byaw
Kepala Angkatan Darat Myanmar Min Aung Hlaing pergi setelah memberikan suara saat pemilihan umum di tempat pemungutan suara di Naypyitaw, Myanmar, 8 November 2020. REUTERS/Thar Byaw
Polisi berdiri di dalam truk ketika orang-orang berdemonstrasi untuk memprotes kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Polisi berdiri di belakang spanduk bertuliskan "jika garis ini dilintasi, polisi Myanmar akan menembak dengan peluru tajam" selama protes terhadap kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, 8 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Seseorang pendemo memegang lilin dan gambar pemimpin Aung San Suu Kyi saat warga Myanmar memprotes kudeta militer di Myanmar di luar kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bangkok, Thailand, 6 Februari 2021. REUTERS/Chalinee Thirasupa