Sukses membuat pelayanan publik terlengkap di Jawa Barat, program Bupati Anne Ratna Mustika tak selalu mulus. Tak goyah dikaitkan dengan isu politik dinasti.
BANGUNAN berlantai dua itu berdiri kokoh di Jalan Sudirman, Purwakarta. Lokasinya tak jauh dari kantor Bupati Purwakarta. Bekas swalayan itu disulap menjadi Mal Pelayanan Publik Bale Madukara terlengkap di Jawa Barat. Pusat layanan publik yang diresmikan pada 7 Desember 2020 itu berkembang pesat dan diisi oleh perwakilan 35 instansi dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, hingga Badan Usaha Milik Daerah.
“Total ada 561 layanan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Hariman Budi pada Rabu 9 Agustus 2022.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengembangkan mal pelayanan publik ini dari program Gempungan yang dicetuskan bupati sebelumnya, Dedi Mulyadi yang juga suaminya. Gempungan adalah layanan publik keliling yang mendatangi desa-desa, yang dilakukan saban Rabu. Tujuannya, membantu masyarakat desa agar mudah mengakses layanan publik ini. Saat diluncurkan pada 2013, layanan jemput bola ini hanya melayani pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Saat ini, servisnya berkembang menjadi 51 layanan.
Biodata
Anne Ratna Mustika
Tempat, tanggal lahir: Cianjur, 28 Januari 1982
Pendidikan:
- SDN Gudang II Cikalong, Cianjur (1994)
- SMPN 1 Cikalong, Cianjur (1997)
- SMU Negeri Cilaku, Cianjur (2000)
- Sarjana, STIE Wibawa Karta Raharja, Purwakarta (2016)
Karier:
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (2008-2018)
- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Purwakarta (2008-2018)
- Ketua Pramuka Kwartir Cabang Pramuka (2015-2020)
- Bupati Purwakarta (2018-sekarang)
Jemput Bola ala Ambu Anne
BERSERAGAM lengkap warna hijau, Lia dan rekan-rekannya rutin berkeliling menemui pedagang dari satu pasar ke pasar lain. Lia, 30 tahun, adalah salah satu pasukan khusus Ceu Ati alias Cek Ukuran Akurasi Timbangan yang dibentuk oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada Februari 2020 silam. Pasukan ini bertugas menyebarkan informasi kepada pedagang, bahkan industri, soal layanan tera dan tera ulang untuk menguji akurasi timbangan.
Di lapangan, tidak semua pedagang mengerti layanan ini. Banyak memahami metrologi sebagai meteorologi yang berkaitan dengan cuaca. Lia dan rekan-rekannya pun kerap ditolak para pedagang. “Kami tetap melakukan pendekatan kepada pedagang secara baik-baik,” kata Lia saat ditemui di kantor unit Metrologi Legal, Purwakarta, Rabu, 9 Agustus 2022.
Padahal, tera dan tera ulang adalah kewajiban di Purwakarta karena sudah dicantumkan dalam peraturan daerah. Seperti Lia, Wiji, juga petugas tera, juga mengatakan bahwa tidak semua pedagang bersedia timbangan yang mereka gunakan sehari-hari dicek ulang keakuratannya. “Mau ngapain? Pasti bayar. Timbangan saya bagus kok,” kata Wiji menceritakan pengalamannya.
Upaya memperluas pemahaman masyarakat untuk mengecek ulang akurasi timbangan ini bermula dari pelimpahan kewenangan urusan metrologi dari provinsi ke kabupaten pada 2018 secara serentak se-Indonesia oleh Menteri Perdagangan saat itu, Enggartiasto Lukita. Walau tera dan tera ulang telah berjalan sejak dulu, Anne menemukan kenyataan bahwa di lapangan masih banyak pedagang yang tak memahami pentingnya dua hal tersebut. “Akhirnya kami jemput bola,” kata Anne, yang di daerahnya lebih sering dipanggil Ambu Anne. Dalam bahasa Sunda, ambu berarti ibu.
Itulah sebabnya, Anne membentuk unit khusus Metrologi Legal dan pasukan khusus Ceu Ati alias Cek Ukuran Akurasi Timbangan. Pasukan ini terdiri dari ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kader masyarakat, sampai pegawai honorer yang ditugaskan berkeliling menyampaikan informasi seputar tera dan tera ulang. Pasukan yang kini berjumlah 17 orang ini dibentuk untuk menutup kekurangan tenaga di pemerintahan.
Berkat kegigihan pasukan Ceu Ati, layanan tera dan tera ulang di Purwakarta meningkat pesat. Dari 778 kegiatan layanan pada 2019, menjadi 1.463 pada 2020, dan 2.348 pada 2021. Terakhir hingga Juni 2020, kegiatan sudah mencapai 1.910 kali. Kini dengan inovasi Ceu Ati, Anne menyebut masyarakat tak perlu lagi was-was apakah timbangan di pasar akurat atau tidak ataupun takaran bensin di stasiun pengisin bahan bakar benar atau tidak. “Ternyata Ceu Ati itu sebuah kebutuhan di masyarakat,” katanya.
Anne belum puas. Kini, Ceu Ati telah dikembangkan menjadi Metrologi Pelayanan Desa alias MePenDe Ceu Ati yang berkeliling desa menyampaikan informasi serta layanan tera dan tera ulang. “Ceu Ati ini berperan dalam social campaign of metrology,” kata Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Purwakarta Desi Hendriyani.
Inovasi jemput bola Bupati Anne ini memperoleh pengakuan secara nasional. Inovasi Ceu Ati juga diangkat ke tingkat internasional di International Organization of Legal Metrology (OIML) di era Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Pada 1 November 2021, Purwakarta dinyatakan sebagai daerah tertib ukur dan dijadikan percontohan nasional oleh Kementerian Perdagangan berkat inovasi Ceu Ati.
Jika pada Gempungan masyarakat hanya mendapatkan layanan setiap Rabu, dengan adanya mal pelayanan publik masyarakat cukup mendatangi satu tempat untuk mengurus banyak keperluan setiap hari kerja. Layanannya pun semakin dekat dengan masyarakat setelah di tingkat kecamatan didirikan Teras Madukara atau semacam feeder layanan. Dari 17 kecamatan, Teras Madukara sudah hadir di tiga kecamatan, yakni Campaka, Plered, dan Wanayasa.
Paling anyar, Anne membuat nota kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Purwakarta. Maka, di gedung mal pelayanan publik itu terdapat ruangan persidangan mini yang diarahkan untuk sidang secara daring. Berdasarkan reportase dari lapangan, tampak ruangan sekitar 4x6 meter yang persis bak ruangan sidang di pengadilan. “Jadi hakimnya dari pengadilan, penggugatnya di mal pelayanan publik ini. Bulan depan bisa kami launching,” kata Bupati yang mulai menjabat pada 20 September 2018 ini.
Program ini diganjar penghargaan. Salah satunya, Anugerah Layanan Investasi 2021 sebagai salah satu pemerintah kabupaten terbaik. Penyerahan program dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bukan hanya penghargaan yang membuat Anne bungah. Dia senang karena warga pun turut merasakan manfaat mal pelayanan publik tersebut sebab semua cukup diurus di satu tempat. Misalnya, Sobani, 60 tahun, yang datang mengurus surat kepindahan saudaranya dari Selasa dan tinggal mengambil hasilnya pada Rabu. Tidak ada pungutan biaya alias gratis.
Sebelumnya, Sobani juga mengurus dokumen keimigrasian untuk umrah. Dulu, ia harus ke Karawang, Jawa Barat, untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. “Adanya ini sangat membantu sekali,” kata laki-laki pensiunan yang juga warga asli Purwakarta ini.
Dalam membangun Purwarkarta, program Anne tak selalu mulus. Misalnya, ia mendapatkan penolakan dari tokoh agama saat memperluas program Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP). Dua program itu adalah cara Anne menekan laju pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sejumlah tokoh agama menyampaikan bahwa menurut syariat, tidak boleh ada larangan bagi seorang perempuan untuk hamil. Akhirnya, Anne mendatangi langsung tokoh agama yang menolak programnya tersebut. Rupanya, penolakan muncul karena mereka belum memahami program itu. “Kadang-kadang saya berbenturan dengan beberapa kelompok masyarakat,” katanya. Setelah dijelaskan langsung, para tokoh agama bisa menerima program itu.
Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk di Purwakartak berada di bawah 1 persen (year-on-year) atau di bawah laju pertumbuhan penduduk secara nasional yang mencapai 1,25 persen pada 2022. Berkat program ini, Anne pun menerima Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN.
Anugerah Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai berdedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. “Penghargaan ini akan menjadi penambah semangat kita untuk terus melakukan hal terbaik untuk program Keluarga Berencana,” kata Anne.
Meski dianggap sukses memimpin Purwakarta, Anne awalnya tidak pernah bermimpi menjadi orang nomor satu di kabupaten tersebut. Anne bercerita bagaimana mulanya ia diminta suaminya untuk mendaftar sebagai calon bupati, tiga bulan sebelum pendaftaran calon bupati ditutup. Saat itu, Dedi Mulyadi, suaminya, menanyakan kesediaan sang istri menjadi penerusnya karena elektabilitas Anne rupanya termasuk yang tertinggi. “Padahal yang begitu-begitu (elektabilitas) saya enggak ngerti,” kata Anne.
Anne akhirnya bersedia dan terbitlah rekomendasi dari Partai Golkar, yang juga dihuni suaminya. Anne maju di pemilihan Bupati Purwakarta 2018 berpasangan dengan Aming dan diusung lima partai lain, yaitu Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, Nasdem, dan Partai Amanat Nasiona. Pasangan ini memenangi pemilihan dan berhak memimpin Purwakarta pada 2018-2023.
Anne mengatakan tidak mudah menjadi kepala daerah perempuan. Beberapa kali, Anne terpaksa telat mengambil rapor anaknya hingga absen dalam pertemuan orang tua wali murid di sekolah. Sampai susatu kali, putranya, Yudistira Manunggal Rahmaning Pelajar Hurip, harus menunggu sendirian di sekolah ketika teman-temannya sudah pulang, hanya untuk menunggu Anne sebagai wali murid yang harus bertemu dengan guru.
Anne mengaku beruntung karena anak-anaknya bisa memahami posisi sang ibu sebagai kepala daerah. Meski demikian, kata Anne, naluri seorang ibu tidak hilang. Anne mengatakan kalau sudah pukul 6 atau 7 malam, konsentrasinya bekerja mulai buyar karena berpikir harus pulang menemui anak-anaknya di rumah. “Sepertinya kodrat (sebagai ibu) itu lebih menarik saya,” katanya.
Tak hanya sebagai seorang ibu, Anne juga berstatus sebagai istri mantan Bupati Dedi Mulyadi yang sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. Status ini membuat Anne kerap dikaitkan dengan isu politik dinasti. Tapi Anne tenang-tenang saja. Dia meyakini masyarakat Purwakarta sudah memahami bahwa dia melanjutkan program yang dijalankan sang suami, yang sebelumnya dianggap sukses memimpin Purwakarta. Dia pun berkomitmen menjaga integritasnya meski terus dikaitkan dengan isu tadi.
Kepemimpinan Anne dipandang positif oleh bawahannya. Salah satunya, Aris, 48 tahun, aparatur sipil negara yang menjabat sebagai mandor taman di Purwakarta. Aris paling ingat bagaimana Anne menekankan agar aparatur seperti dirinya memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja. “Kepemimpinannya bagus. Selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Mengerti apa keinginan masyarakat,” kata Aris.