Hujan sanksi internasional menerpa Rusia usai Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari lalu memerintahkan militer Rusia menginvasi Ukraina—diklaim sebagai operasi militer untuk demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Sanksi itu datang dari negara-negara Barat serta sekutunya seperti Korea Selatan dan Jepang. Bahkan negara tetangga Indonesia, Singapura, juga ambil bagian dalam pemberian sanksi itu.
Sanksi itu meliputi sanksi finansial, sanksi perdagangan, dan larangan perjalanan atau penerbangan. Hukuman itu tidak hanya menargetkan sistem keuangan dan ekonomi Rusia secara keseluruhan. Para oligarki yang dekat dengan Kremlin ataupun anggota parlemen yang mendukung invasi itu juga disasar oleh negara-negara Barat dan sekutunya. Selain itu, figur-figur kelompok separatis di Luhansk dan Donetsk, dan juga Belarusia juga disasar dalam sanksi ini.
Bukan sekali ini Rusia dijatuhi sanksi oleh negara Barat dan sekutunya. Mereka telah menjatuhkan sanksi ke Negeri Beruang menyusul aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014 serta pemberontakan di wilayah Luhansk dan Donetsk, Ukraina.
Negara Abang Sam bersama Uni Eropa, Inggris, dan Kanada sepakat memblokir akses bank-bank Rusia ke sistem keuangan global, The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
Ada lebih dari 11 ribu institusi keuangan yang menggunakan jaringan SWIFT untuk melakukan pengiriman pesan dan order transaksi keuangan. Terdapat lebih dari 300 institusi keuangan Rusia yang tergabung dalam sistem itu, lebih dari setengah seluruh institusi keuangan di Rusia.
Pemblokiran itu mengakibatkan transaksi perdagangan kurang efektif dan transaksi keuangan dari Rusia ke negara-negara lain menjadi lebih sulit dan mahal, bahkan di negara-negara yang tidak menerapkan sanksi sekalipun. Warga Rusia di luar negeri pun juga tidak bisa melakukan transaksi keuangan, seperti yang terjadi di Bali dan tempat lainnya.
Sanksi itu juga menyebabkan nilai mata uang Rusia, rubel, anjlok, dan Rusia tidak bisa mengimpor sejumlah komoditas karena transaksi yang tidak berjalan lancar.
Selain itu, AS juga melarang sejumlah lembaga keuangan penting Rusia—termasuk Bank Sentral Rusia—melakukan transaksi dalam mata uang dolar AS. Hukuman serupa juga dikenakan pada lembaga negara pengelola dana investasi, Russian Direct Investment Fund. Akibatnya, Rusia tidak bisa mencairkan cadangan devisa negara yang tersimpan dalam bentuk dolar AS.
Sanksi keuangan juga diterapkan pada 13 perusahaan negara Rusia, termasuk perusahaan minyak Gazprom dan Sberbank untuk melakukan kegiatan pencarian modal di AS.
AS juga menerapkan sanksi keuangan ke orang-orang terdekat Putin dan anggota keluarga mereka. Sanksi itu meliputi pelarangan transaksi di AS dan pembekuan aset-aset mereka yang ada di AS.
Pada tanggal 8 Maret, AS melarang impor energi dari Rusia. Sebelumnya, AS telah melarang ekspor teknologi penyulingan minyak ke Rusia. Langkah itu menyulitkan Rusia untuk memodernisasi kegiatan penyulingan minyak bumi.
AS juga menerapkan larangan ekspor teknologi ke Rusia. Dalam rilis Gedung Putih, disebutkan bahwa benda-benda yang termasuk dalam larangan itu mencakup semikonduktor, telekomunikasi, keamanan enkripsi, laser, sensor, navigasi, alat elektronik penerbangan, dan teknologi maritim. Rilis itu menyebut bahwa larangan itu menargetkan pengguna akhir (end-user), termasuk Kementerian Pertahanan Rusia.
Embargo itu juga menyebabkan perusahaan Boeing berhenti menyuplai suku cadang ke maskapai penerbangan asal Rusia.
Terhitung sejak 1 Maret, AS mengumumkan bahwa negara itu menutup wilayah udaranya dari pesawat-pesawat Rusia. Larangan itu berlaku pula untuk penerbangan komersial dan pribadi.
Seluruh 27 negara anggota UE bersama AS, Inggris Raya, dan Kanada telah sepakat untuk mengeluarkan institusi keuangan Rusia dari jaringan SWIFT.
Kemudian pada 15 Maret, lembaga eksekutif UE, Komisi Eropa, mengumumkan pelarangan menyeluruh segala bentuk transaksi dengan perusahaan negara Rusia di berbagai sektor, terutama sektor industri militer. Larangan serupa juga berlaku untuk oligarki dan pebisnis yang dekat dengan Kremlin.
Komisi Eropa juga melarang lembaga pemeringkat kredit Eropa untuk melayani penilaian kredit pada klien mereka dari Rusia. Larangan itu membuat entitas bisnis Rusia kehilangan akses ke pasar keuangan Eropa. UE juga melarang perusahaan-perusahaan Eropa berinvestasi di sektor energi Rusia, kecuali energi nuklir dan pengiriman migas ke Eropa.
UE juga membekukan aset milik Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov di Eropa. Selain itu, ada 893 individu Rusia yang masuk dalam daftar hitam UE, sehingga mereka akan mendapat sanksi serupa. Selain oligarki, maupun pemilik perusahaan industri militer, orang-orang media Rusia atau penyebar propaganda Rusia juga masuk dalam daftar itu.
Langkah serupa juga diambil secara mandiri oleh negara anggota, salah satunya Prancis. Pada akhir Februari, Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire mengumumkan bahwa negaranya menyita aset keuangan dan barang-barang mewah seperti properti, yacht, dan kendaraan mewah milik orang-orang itu.
Melalui rilisnya, Komisi Eropa mengumumkan bahwa UE mengembargo ekspor barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan lainnya ke Rusia. Larangan itu diyakini berdampak signifikan bagi elit-elit Rusia.
UE juga menutup akses impor baja dari Rusia. Langkah itu diperkirakan mengurangi nilai ekspor Rusia hingga 3,3 miliar euro. Kuota impor baja Rusia pun dialihkan ke negara-negara lainnya.
Sama seperti AS, UE juga melarang ekspor peralatan dan teknologi eksplorasi energi ke Rusia. Namun pengecualian berlaku untuk sektor energi nuklir dan migas.
Namun, UE hingga kini belum menerapkan embargo impor energi dari Rusia, mengingat ketergantungan UE terhadap suplai energi fosil Rusia. Meski demikian, Jerman telah membekukan sementara proyek pipa gas Nord Stream 2 sejak 22 Februari.
UE juga setuju untuk mencabut status perlakuan yang sama untuk negara anggota atau most favoured nations Rusia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Status itu memberi hak bagi negara anggota untuk menikmati tarif rendah, penghilangan batasan perdagangan, dan aksi-aksi diskriminatif dalam perdagangan. Akibatnya, produk-produk Rusia yang masuk ke wilayah UE pun dikenakan tarif lebih tinggi.
Pada 27 Februari, UE melarang penerbangan komersial maupun pribadi Rusia di wilayah udaranya. Larangan itu juga mengakibatkan pesawat-pesawat Rusia harus melewati rute yang lebih jauh menuju negara-negara lainnya.
Penerbangan dari kota-kota di wilayah utama Rusia ke Kaliningrad pun juga batal menyusul pelarangan itu. Untuk diketahui, Kaliningrad merupakan wilayah Rusia yang diapit Lithuania dan Polandia. Pesawat Rusia ke daerah itu harus melewati wilayah udara negara-negara UE yang berbatasan dengan Rusia.
UE juga menghentikan aktivitas penyiaran media-media milik pemerintah Rusia seperti Sputnik dan Russian Today (RT) di negara-negara Eropa. Untuk diketahui, RT juga beroperasi dalam empat bahasa, yakni Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Larangan itu dikeluarkan karena dua media itu diyakini menyebarkan propaganda yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina.
Inggris menjadi salah satu negara yang mendukung pemblokiran akses institusi keuangan Rusia dari sistem SWIFT. Selain itu, Inggris juga melarang bank-bank Rusia melakukan kliring dalam mata uang poundsterling dan membekukan aset-aset mereka di Inggris. Perusahaan negara dan swasta Rusia juga dilarang mencari modal di negara ini.
Pembekuan aset juga menimpa oligarki yang dekat dengan Putin. Inggris merilis daftar 945 individu dan 72 organisasi yang terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina yang mendapat sanksi ini. Salah satunya adalah Roman Abramovich, pemilik klub sepak bola Chelsea.
Sama seperti negara-negara UE, Inggris juga mencabut status most favoured nations Rusia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah itu juga berlaku bagi Belarusia. Pemerintahan Boris Johnson merilis daftar 900 barang yang menghadapi kenaikan pajak impor, termasuk minuman keras Vodka, yang tarif pajaknya naik 35 persen.
Inggris juga melarang ekspor barang mewah ke Rusia. Larangan ekspor juga berlaku untuk peralatan dan teknologi terkait penerbangan. Bahkan perusahaan asuransi juga dilarang membayarkan klaim asuransi oleh pesawat-pesawat Rusia.
Inggris telah mengeluarkan kebijakan larangan penerbangan bagi pesawat sipil Rusia di wilayah udara Inggris. Kebijakan ini juga berlaku bagi penerbangan pribadi. Otoritas pun diizinkan menyita pesawat-pesawat milik pribadi yang terhubung dengan pemerintah Rusia.
Kanada merupakan salah satu negara yang mendukung pemblokiran akses lembaga keuangan Rusia dari SWIFT. Selain itu, Kanada merilis Undang-undang Tindak Ekonomi Khusus yang melarang transaksi keuangan dengan individu maupun perusahaan Rusia tertentu. Individu meliputi petinggi perusahaan negara, oligarki yang dekat dengan Putin, pejabat pemerintah, dan anggota parlemen.
Ada 203 organisasi dan 804 individu yang masuk dalam daftar hitam undang-undang ini. Sebagian besar berasal dari Rusia, dan sisanya dari Ukraina dan Belarusia. Daftar ini telah berlaku sejak 2014 paska aneksasi Krimea, dan diperbarui pada 16 Maret lalu.
Kanada juga mencabut status most favoured nations Rusia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Barang-barang Rusia yang masuk pasar Kanada pun kini mendapat pajak yang lebih tinggi, yakni 35 persen. Selain itu, Kanada juga mengembargo impor minyak mentah Rusia.
Berdasarkan Undang-undang Tindak Ekonomi Khusus, Kanada juga melarang perusahaan dan warganya untuk mengekspor barang-barang ke individu maupun organisasi yang masuk dalam daftar hitam. Ada 32 perusahaan dan entitas pemerintah Rusia yang masuk daftar larangan ekspor suplai dan peralatan pertahanan dari Kanada.
Sejak 28 Februari, Kanada menutup wilayah udaranya bagi pesawat-pesawat Rusia. Meski maskapai terbesar Rusia, Aeroflot, tidak memiliki rute langsung ke Kanada, tetapi maskapai itu sering menggunakan wilayah udara Kanada saat terbang ke AS.
Pada akhir Februari lalu, pemerintah Swiss mengikuti langkah UE untuk membekukan aset milik oligarki-oligarki yang dekat Kremlin maupun pejabat Rusia. Swiss merupakan salah satu pusat utama penyimpanan aset oligarki Rusia.
Secara historis, Swiss dikenal sebagai negara netral dalam setiap konflik. Meski menerapkan sanksi ke Rusia, Presiden Ignazio Casis menyebut bahwa negaranya tetap menjunjung prinsip netralitas. Swiss juga menimbang secara hati-hati sanksi-sanksi UE ke Rusia.
Negara ini dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Asosiasi Bankir Swiss (SBA) pada 2018 menyebut perbankan Swiss menyimpan 25 persen aset global. Selain memiliki reputasi surga pajak, Swiss juga dikenal sebagai negara dengan tingkat kerahasiaan finansial terbaik di dunia. Negara ini konsisten berada di tiga besar Indeks Kerahasiaan Finansial, dan berkali-kali menempati peringkat pertama.
Negara kecil di kawasan Mediterania mengumumkan pada akhir Februari lalu bahwa akan membekukan aset-aset milik oligarki dan pejabat Kremlin. Monako dikenal sebagai salah satu negara surga pajak di dunia. Pada musim panas, kapal yacht milik orang-orang kaya dari seluruh dunia bersandar di teluk-teluk negara itu.
Australia turut mendukung pemblokiran akses institusi keuangan Rusia dari SWIFT. Negara ini juga melarang warga atau perusahaan untuk bertransaksi dengan individu atau organisasi Rusia.
Australia menerapkan embargo impor energi dari Rusia, meliputi produk minyak bumi, gas alam, batu bara, dan produk energi lainnya. Negara Kangguru juga melarang ekspor bijih aluminium seperti bauksit, alumina, dan komoditas terkait lainnya ke Rusia.
Tidak seperti AS, UE, Inggris, dan Kanada, Australia tidak memiliki larangan tertulis bagi pesawat Rusia untuk melakukan aktivitas di wilayah udara maupun bandara Australia. Tetapi negara ini menerapkan larangan perjalanan bagi oligarki yang dekat dengan Kremlin, dan lebih dari 300 anggota parlemen Rusia yang menyetujui invasi ke Ukraina
Pada 7 Maret lalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan bahwa negaranya membekukan aset milik pejabat Rusia dan Belarusia, serta orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam invasi Rusia ke Ukraina dan kegiatan separatis di Donetsk dan Luhansk.
Selandia Baru juga melarang individu maupun organisasi yang terkait invasi Rusia untuk memindahkan uang dan aset mereka ke negara itu.
Negara ini melarang ekspor barang-barang yang ditujukan untuk kepentingan keamanan dan militer Rusia
Ardern mengumumkan bahwa Selandia Baru turut melarang pesawat Rusia memasuki wilayah udara negara itu. Kapal-kapal Rusia juga dilarang berada di perairan Selandia Baru. Negara ini juga merilis daftar cekal perjalanan bagi 100 orang pejabat maupun individu di Belarusia dan Rusia yang terkait dengan invasi ke Ukraina.
Kementerian Luar Negeri Singapura mengumumkan pelarangan transaksi keuangan dengan empat bank besar Rusia. Pihak-pihak yang menyimpan aset-aset milik bank-bank itu diwajibkan membekukannya.
Kegiatan finansial yang berhubungan dengan ekspor barang-barang strategis berteknologi tinggi ke Rusia juga dilarang. Entitas keuangan Singapura juga dilarang menyediakan pendanaan untuk kegiatan infrastuktur di wilayah Donetsk dan Luhansk. Pelarangan pendanaan itu juga mencakup pendanaan dalam bentuk uang kripto.
Negara tetangga Indonesia ini juga melarang ekspor barang-barang strategis berteknologi canggih ke Rusia dengan tujuan komersial maupun militer.
Negara ini turut terlibat dalam sanksi pemblokiran akses perbankan Rusia ke jaringan SWIFT.
Taiwan melarang ekspor komoditas strategis berupa semikonduktor ke Rusia. Selain itu, negara ini juga menghentikan kontrak impor gas alam dari Rusia yang berakhir pada bulan ini.
Korea Selatan ikut mendukung sanksi pemblokiran entitas keuangan Rusia ke jaringan SWIFT.
Korea Selatan mengembargo ekspor komoditas strategis berteknologi tinggi seperti semikonduktor, elektronik, komputer, teknologi informasi dan komunikasi, sensor dan laser, alat navigasi, peralatan penerbangan, dan teknologi maritim.
Sejalan dengan negara-negara kaya yang tergabung dalam G7, Jepang ikut mendukung pemblokiran lembaga keuangan Rusia dari SWIFT. Negara ini juga membekukan aset milik pejabat Rusia dan orang-orang terdekat pemerintahan yang berada di wilayah mereka. Transaksi keuangan dengan pihak-pihak itu, termasuk Belarusia, harus melalui izin pemerintah.
Jepang turut melarang ekspor barang-barang berteknologi tinggi yang diperlukan militer ke Rusia dan Belarusia. Selain itu, teknologi penyulingan minyak juga masuk dalam kategori larangan ekspor.
Penulis
Editor
Multimedia
