Alarm Imunisasi di Kala Pandemi

Karlina Maulani Yusra alias Qori terakhir membawa anaknya ke rumah sakit pada akhir Februari 2020. Saat itu Khansa Azkadina Riskya, anak Qori, mengalami masalah pencernaan. Khansa yang berusia 18 bulan, seharusnya mendapatkan vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT) keempatnya. Lantaran demam, dokter menunda pemberian vaksin beberapa pekan. Jawal baru tersebut kembali tertunda lantaran pandemi Covid-19. 

Vaksin DPT keempat seharusnya diberikan kepada anak berusia 18-24 bulan. Tapi hingga nyaris berusia 25 bulan, Khansa belum juga mendapatkan vaksin itu. "Kami khawatir kena wabah virus corona bila harus ke rumah sakit untuk imunisasi," kata Qori, pada 4 Agustus 2020 kepada Tempo.

Sejak penderita pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia pada awal Maret 2020, Qori sudah membatasi diri untuk tidak keluar rumah. Ia pun menunda pemberian vaksin DPT untuk anaknya. "Kami tidak biasa imunisasi ke bidan atau puskesmas dekat rumah. Sudah lebih nyaman ke dokter langganan rumah sakit. Tapi kami takut tertular virus corona," kata Qori. 

Rumah sakit langganan imunisasi anak Qori merupakan salah satu tempat rujukan pasien virus corona. Ia khawatir nanti disuruh tes macam-macam. Selain itu, karena Khansa belum bisa menggunakan masker atau faceshield, Qori takut perlindungan untuk Khansa sangat kurang terhadap virus mematikan itu. "Anak saya tidak nyaman menggunakan alat pelindung itu. Takutnya jadi rewel," kata Qori. 

Tidak sedikit orang tua yang akhirnya memilih menunda pemberian imunisasi seperti Qori. Ketua Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, Meta Melvina mengatakan kliniknya yang berfokus pada layanan vaksinasi sempat mengalami penurunan jumlah pasien hingga 10 kali lipat. “Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kunjungan satu hari 30 orang. Tapi pada Maret dan April, yang datang hanya 2-3 orang setiap hari,” katanya saat dihubungi Tempo.co pada 3 Agustus 2020.

Banyak orang tua khawatir bila dokter anak atau petugas kesehatan lain yang memberikan pelayanan terpapar Covid-19. Sebaliknya, para petugas kesehatan cemas jika harus melayani pasien saat pandemi ini. 

Berbagai gangguan itu mengakibatkan beberapa layanan imunisasi di posyandu dan puskesmas terhenti. Hal itu terlihat dari hasil survei Organisasi Perlindungan Anak Dunia (UNICEF) dan Kementerian Kesehatan pada Juni lalu. Nyaris 84 persen layanan imunisasi posyandu atau puskesmas di 34 provinsi seluruh Indonesia terganggu. Data itu diambil pada periode 20-29 April 2020. Sampelnya meliputi 53,5 persen puskesmas dan posyandu di 388 kabupaten dan kota Indonesia. Masih menurut data itu, rata-rata 56 persen layanan imunisasi di puskesmas dan posyandu di setiap daerah terhambat.

Kementerian Kesehatan membenarkan cakupan imunisasi masyarakat sempat terganggu saat awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Direktur Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang, jumlah penerima imunisasi pada Maret hingga Mei anjlok dibanding periode yang sama tahun lalu. “Cakupan imunisasi dasar pada Maret turun 4,9 persen dibandingkan tahun lalu; April 19,7 persen; dan paling parah Mei, 47 persen lebih buruk dibanding tahun 2019,” kata Vensya pada 12 Agustus 2020. 

Kesehatan anak di bawah usia 5 tahun merupakan indikator kunci kesehatan publik suatu negara. Pada 2018, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa secara global satu dari 26 anak meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Angka itu jauh lebih baik dibanding tahun 1990 di mana 1 dari 11 balita meninggal. Peningkatan kondisi kesehatan tersebut antara lain karena suksesnya program imunisasi dan layanan kesehatan bagi balita di berbagai negara.

Di banyak negara layanan kesehatan komunitas seperti posyandu dan puskesmas menjadi ujung tombak program-program kesehatan publik untuk menurunkan angka kematian anak. 

Penelitian Orb Media, sebuah organisasi jurnalistik yang berbasis di Washington DC—Tempo merupakan partner Orb di Indonesia—menemukan ada korelasi kuat antara puskesmas dan peningkatan kesehatan ibu dan anak di Thailand, Argentina, Hungaria, Meksiko, Bangladesh, Honduras, dan Chili. Ketujuh negara itu berhasil menurunkan angka kematian anak mereka.

Puskesmas di tujuh negara itu dikelola oleh pemerintah, organisasi nirlaba maupun lembaga swadaya masyarakat. Mereka memberikan layanan kesehatan dasar kepada warga. Cara penyampaian, pelatihan, serta peralatan mereka beragam. Variasi layanan di masing-masing negara ini menjadi kunci keberhasilan mereka. 

Di negara-negara tersebut petugas puskesmas dapat secepatnya datang dan melayani masyarakat yang membutuhkan layanan mendesak. Mereka pun bisa dengan mudah melayani populasi yang terpencil dan mungkin terpinggirkan. 

Penelitian Orb Media menjelaskan, petugas kesehatan dapat memberikan layanan cepat karena mereka berasal dari komunitas yang dilayani. Sehingga, mereka paham tantangan yang dihadapi, serta mudah berkomunikasi dan mendidik masyarakat sekitar. Petugas-petugas itu juga mahir dalam memberikan layanan kesehatan mental dan konseling.

Berdasarkan penelitian itu, petugas kesehatan komunitas memiliki potensi besar untuk menanamkan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat. Asalkan, mereka mendapatkan pelatihan, kompensasi yang layak, dan berkomitmen untuk menjalankan tugas secara berkelanjutan. Jika kondisi itu terpenuhi, petugas kesehatan komunitas juga dapat mengatasi masalah penting seperti respons terhadap pandemi Covid-19.

Indonesia telah mempraktikkan konsep layanan kesehatan komunitas sejak puluhan tahun lalu. Puskesmas mulai dikembangkan pada 1968. Dan sejak pemerintah membentuk posyandu pada 1986 layanan kesehatan untuk ibu-anak meningkat dan menjangkau jauh hingga ke pelosok-pelosok. Saat ini, menurut data PBB, angka kematian balita di Indonesia 1 per setiap 21 anak. Ini lebih baik dari rata-rata global dan jauh lebih baik dari kondisi Indonesia puluhan tahun lalu. Dalam catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 1960 sebanyak 216 dari 1000 balita di Indonesia meninggal.

Andil posyandu dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat dibenarkan oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Pungkas Bahjuri Ali. Sumbangan terpentingnya antara lain dalam hal peningkatan gizi masyarakat dan imunisasi. “Pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan perlu pastikan layanan puskesmas berjalan dengan baik. Selain itu, suplai vaksin dan alat keperluan imunisasi harus bisa menjangkau semua masyarakat,” katanya. 

Ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Ascobat Gani, mengatakan rendahnya cakupan imunisasi bisa meningkatkan risiko kematian anak di Indonesia. Ia mengatakan penyakit yang masih banyak dialami oleh anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia adalah pneumonia dan diare. "Pneumonia menyerang paru-paru. Penyakit itu bisa berawal dari campak yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi," kata Ascobat pada 11 Agustus 2020.

Penyakit diare juga menjadi masalah. Ahli Gizi dari Universitas Indonesia, Endang Achadi mengingatkan bahwa diare memiliki kaitan dengan imunitas dan gizi anak. Imunitas didapat dari imunisasi, sedangkan gizi didapat dari asupan yang diterima anak. "Imunisasi dan gizi ini berhubungan. Bila imunitas turun dan gizi tidak bagus, apalagi di masa pandemi ini, risiko angka kematian anak bisa bertambah," kata Endang.

Kementerian Kesehatan, bersama UNICEF dan WHO, sudah mengembangkan protokol imunisasi yang aman. “Caranya dengan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan, memastikan ketersediaan alat pelindung diri dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Kepala Unit Kesehatan UNICEF Indonesia, Sowmya Kadandale, melalui surat elektronik pada 5 Agustus 2020.

Kementerian Kesehatan pun telah mengirimkan surat edaran, petunjuk teknis, serta memberikan pendampingan rutin bagi semua provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas layanan kesehatan. Pemerintah pusat mengimbau agar imunisasi tetap dilaksanakan meski di masa pandemi Covid-19. “Pelayanan ini (imunisasi) harus tetap berjalan namun mengikuti protokol kesehatan. Kami terus berkomunikasi virtual dengan tim di daerah,” kata Vensya.

Saat imunisasi, kata Vensya, orang tua harus mengenakan masker. Anak mesti dipastikan dalam kondisi sehat. “Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri dan jaga jarak, serta memisahkan orang yang sehat dengan yang sakit.”

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga sudah mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemberian imunisasi bagi anak saat pandemi. Bila terlambat dari jadwal, pemberian imunisasi perlu dikebut. Untuk alasan kesehatan, orang tua diminta segera pulang setelah anak mendapatkan imunisasi. “Pulang dari puskesmas, jangan belanja dulu. Jangan lupa tetap hindari kerumunan,” kata Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Hartono Gunardi saat dihubungi pada 6 Agustus 2020. 

Agar imunisasi kembali berlangsung normal, kini muncul beberapa terobosan. Salah satunya drive thru atau pemberian vaksin tanpa pasien perlu turun dari kendaraannya. Inovasi lain adalah layanan ke rumah. Petugas posyandu Mawar Jingga 1 Bekasi Timur, Monaya, mengatakan selama pandemi timnya mendatangi rumah warga. Ada saja tantangannya. “Misalnya saat petugas datang, anak sedang tidur, akibatnya layanan ditunda keesokan hari. Beda saat mengumpulkan massa di posyandu yang pekerjaannya bisa selesai dalam sehari saja,” kata Monaya. 

Jadwal Imunisasi Anak

Berikut adalah jadwal rekomendasi untuk imunisasi anak. Jika vaksin tidak diberikan pada usia yang direkomendasikan, berikan pada kunjungan berikutnya.

• Rentang usia direkomendasikan untuk semua anak
• Rentang usia direkomendasikan untuk imunisasi lanjutan
• Tidak ada rekomendasi / tidak berlaku

Selain itu, petugas kesehatan melakukan sosialisasi lewat video edukasi di grup Whatsapp, Youtube, serta media sosial lain. “Kami membuka mata masyarakat kalau pemberian vaksin tetap harus dilakukan karena jika tidak, bukan hanya kasus Covid-19 yang meningkat, tapi juga kasus cacar air, difteri,” kata Meta.

Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya hambatan bagi kelancaran imunisasi. Menurut Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan pada 2018 baru 57,9 persen. Jumlah itu bahkan turun dibanding tahun 2017 yang mencapai 59,2 persen. Padahal, kata Ascobat Gani, agar anak terlindungi dari penyakit, angka imunisasi nasional harus lebih dari 90 persen. “Cakupan lebih dari 90 persen perlu untuk membentuk kekebalan komunitas alias herd immunity,” katanya.

Penurunan layanan imunisasi bisa akibatkan jutaan anak berisiko terkena penyakit seperti difteri, campak dan polio. Dalam skala luas ini dapat menyebabkan wabah dan bahkan kematian anak, yang sebenarnya dapat dicegah. “Imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan anak yang paling hemat biaya. Setiap dolar yang dihabiskan untuk imunisasi anak dapat memberi manfaat ekonomi hingga US 44 dolar, termasuk penghematan biaya medis dan hilangnya produktivitas,” kata Sowmya Kadandale