Ratangga, satu kata dari bahasa Jawa Kuno yang diambil dari puisi kitab Arjuna Wiwaha dan Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Ratangga berarti kereta perang, kereta kuda yang kuat dan dinamis.
Nama Ratangga kini melekat pada kereta moda raya terpadu (MRT) Jakarta. Pada 10 Desember 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan nama Ratangga untuk rangkaian kereta MRT.
Presiden Joko Widodo meresmikan MRT Jakarta pada Minggu, 24 Maret 2019. Pagi itu, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat penuh sesak oleh warga. Mereka datang sebagai saksi kehadiran moda transportasi baru di Indonesia, kereta bawah tanah MRT Jakarta.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar kini berambisi mendorong ekosistem digital di sepanjang jalur kereta Ratangga.
“Kalau sekarang MRT mendorong physical mobility, ke depannya sudah tidak bisa hanya semata-mata physical mobility, tapi juga harus bicara soal digital mobility,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Maret 2021.
Untuk menuju digitalisasi, pertama-tama MRT Jakarta meluncurkan aplikasi mobile yang dilengkapi dengan fitur QR code. Pengguna MRT dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk memesan tiket, mencari informasi seputar stasiun, hingga membaca buku.
Pemanfaatan sistem digital juga berlaku untuk mengintegrasikan tiket MRT dengan transportasi publik lain di Ibu Kota. Terakhir adalah mempersiapkan fitur sewa sepeda dalam aplikasi MRT.
“Hari ini proses sedang berjalan semua,” tutur dia.
Cerita MRT Jakarta menuju go digital dimulai dari sini.
PT MRT Jakarta meluncurkan aplikasi MRT-J. Aplikasi ini diperuntukkan pembelian tiket elektronik perjalanan Ratangga. PT MRT bekerja sama dengan Dana, Go-Pay, OVO dan Link Aja untuk pembayaran pembelian e-ticket.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses informasi yang ada di setiap stasiun MRT dan riwayat transaksi.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menggaungkan rencana sistem pembayaran tiket menggunakan QR code atau barcode. Saat ini, fasilitas QR tersedia di aplikasi MRT-J.
Pada Desember 2019, sistem pembayaran QR code sudah tersedia di setiap stasiun, tapi belum bisa digunakan masyarakat. Alasannya, PT MRT masih menyempurnakan sistem tersebut.
Pandemi Covid-19 mempercepat penggunaan sistem ini. PT MRT Jakarta meluncurkan fitur QR code mengingat beberapa orang masih harus beraktivitas di luar rumah selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Fitur ini lantas diluncurkan untuk meminimalisasi interaksi penumpang dengan petugas tiket.penularan Covid-19. Penumpang yang sudah membeli tiket melalui aplikasi MRT-J dapat memilih fitur QR code untuk masuk ataupun keluar pintu stasiun.
Selain ekosistem digital, tutur William, pihaknya fokus mengembangkan jaringan kereta hingga integrasi antar transportasi. Tujuannya agar lebih banyak lagi warga Jakarta yang naik kendaraan umum.
Saat ini, hanya sekitar 20 persen penduduk Ibu Kota memakai transportasi publik. Dengan pengembangan konsep ini diharapkan pengguna kendaraan umum naik menjadi 60-70 persen pada 2030.
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyoroti soal waktu tempuh kereta MRT. Menurut dia, kereta MRT harus lebih cepat membawa orang ke lokasi tujuan ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Waktu tempuh juga harus dilengkapi dengan kenyamanan dan keamanan.
“Ini PR besar kita bagaimana suatu saat nanti waktu tempuh menjadi pertimbangan utama untuk bisa menyaingi kendaraan pribadi,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Selama dua tahun, MRT Jakarta menggodok dan menjalankan sejumlah program.
PT MRT merencanakan pengembangan kawasan berkonsep transit oriented development (TOD) di lima titik stasiun MRT. Lima titik itu antara lain kawasan Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-ASEAN, Istora-Senayan dan Dukuh Atas.
Pengembangan TOD diharapkan menambah laba MRT hingga Rp 300-350 miliar atau melonjak lebih dari 300 persen dari laba 2019, yakni Rp 60-70 miliar.
Penataan TOD dengan mengedepankan pedestrian mulai diimplementasikan di Stasiun Dukuh Atas. Jalan di Terowongan Kendal yang semula semrawut kendaraan bermotor kini hanya bisa diakses pejalan kaki. Pemerintah DKI menutup jalan itu untuk dilintasi kendaraan.
Rencana pembangunan TOD selanjutnya di Stasiun Lebak Bulus. William menuturkan, pihaknya bekerja sama dengan pengembang Poins Square bakal membangun jembatan atau pedestrian bridge.
Pedestrian bridge ini berfungsi menghubungkan bangunan di kawasan Poins Square dengan stasiun MRT dan transit plaza. "Sehingga orang nyaman berjalan walaupun hujan," ucap William.
Transit plaza merupakan lokasi khusus yang disediakan untuk menjemput (pick up) dan menurunkan (drop off) penumpang. Hanya motor dan mobil yang bisa masuk ke transit plaza. Sementara ojek online harus antar-jemput penumpang di titik lain yang tak jauh dari transit plaza.
Kemudian TOD di Stasiun Fatmawati fokus pada pengembangan kawasan dengan mengandalkan ruang atas yang dinamis. William berujar terdapat 490 ribu meter persegi kawasan yang akan dikembangkan. Terakhir adalah menjadikan sekitar Stasiun Blok M-ASEAN sebagai kawasan hijau.
PT MRT akan berperan sebagai pengelola kawasan TOD. Sementara pembangunan TOD menjadi tanggung jawab anak usaha baru BUMD itu bernama PT Integrasi Transit Jakarta. Pengembangan TOD di kawasan MRT Jakarta bakal mengurangi ruang parkir kendaraan pribadi.
Pemerintah DKI resmi membentuk PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Penandatanganan kerja sama pemegang saham dan penataan stasiun terintegrasi berlangsung di Kementerian BUMN pada 10 Januari 2020.
PT MITJ terdiri dari PT MRT Jakarta dan PT KAI. Perusahaan ini merupakan contoh pertama untuk merealisasikan integrasi dalam hal pengelolaan stasiun, lalu lintas di kawasan stasiun hingga tiket. Mantan Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat didapuk menjadi Direktur Utama PT MITJ.
Gubernur Anies menyampaikan tugas perusahaan patungan ini adalah mengerjakan model pertama integrasi transportasi dengan menata empat stasiun KRL Jabodetabek. Integrasi akan mengatur pengelolaan stasiun, lalu lintas di kawasan stasiun hingga tiketing.
Empat stasiun yang menjadi percontohan itu adalah Tanah Abang, Juanda, Sudirman, dan Senen.
Namun, penataan harus terhenti akibat pandemi Covid-19 melanda Jakarta. Hal itu sejalan dengan Seruan Gubernur nomor 6 tahun 2020 mengenai kebijakan kerja dari rumah.
Penataan akhirnya selesai dan diuji coba pada awal Juni 2020. Beberapa fasilitas yang ada di kawasan integrasi antarmoda di stasiun terdiri dari titik penurunan dan pengambilan penumpang (drop off-pick up) ojek online , area parkir sementara ojek pangkalan, tempat pemberhentian sementara (lay-by) bajaj.
Lalu plaza pedestrian untuk pejalan kaki, halte bus Transjakarta sebagai fasilitas integrasi, serta perlengkapan transit.
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Anies meresmikan empat penataan stasiun pada Rabu siang, 17 Juni 2020. Penataan ini menghabiskan dana sekitar Rp 25 miliar.
Penataan lantas diperluas ke lima stasiun lainnya, yaitu Manggarai, Tebet, Palmerah, Gondangdia, dan Kota. Saat ini, pengerjaannya sedang berjalan. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 40 miliar.
Integrasi tiket dan tarif moda transportasi di Jakarta terwujud dengan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture bernama PT JakLingko Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berujar, kehadiran perusahaan ini akan mewujudkan integrasi tarif dan tiket seluruh transportasi publik di Ibu Kota.
Dengan begitu, ke depan warga hanya memerlukan satu kartu untuk transaksi di banyak moda transportasi umum. Satu sistem pembayaran transportasi umum di Jakarta ditargetkan terimplementasi pada 2022.
Empat perusahaan tergabung dalam PT JakLingko Indonesia antara lain PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
PT MITJ memiliki saham 40 persen di PT Jaklingko Indonesia. Sementara tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta masing-masing mengantongi saham 20 persen.
PT MITJ merupakan perusahaan gabungan antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penandatanganan kerja sama berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2020. Anies berharap integrasi tiket bisa meluas hingga ke Jabodetabek.
Pengerjaan MRT Fase 2A untuk paket CP201 (rute Thamrin-Monas) semula direncanakan mulai Maret 2020. Namun, William memastikan pembangunan proyek molor tiga bulan ke Juni 2020 akibat pandemi Covid-19.
"Kami tunda karena memang tidak mungkin mobilisasi pekerjaan berat pada fase-fase Covid-19 ini," kata William dalam pemaparan secara daring, Rabu, 29 April 2020.
Dia menyebut, sebagian tenaga kerja pengerjaan MRT Fase 2A didatangkan dari Jepang. Situasi Jakarta yang tengah menerapkan PSBB tidak memungkinkan untuk mendatangkan sumber daya dari Negeri Sakura itu.
Alasan kedua lantaran PT MRT menekan terjadinya pembengkakan anggaran. Ini mengingat pembayaran bahan baku kereta dengan mata uang Yen. Karena itulah, kata William, pihaknya memilih menunda pengerjaan proyek.
Molornya pengerjaan CP201 memaksa PT MRT Jakarta merevisi jadwal. Awalnya CP201 berjalan pada 1 Maret 2020-31 Desember 2024 mundur menjadi 3 Juni 2020-30 Maret 2025.
Hal ini juga otomatis menunda lelang paket CP202 (Harmoni-Mangga Besar), CP203 (Glodok-Kota), CP204 (Kota-Ancol Barat), CP205 (pengadaan sistem persinyalan dan rel kereta), serta CP206 (pengadaan 12 rangkaian kereta).
Rekayasa lalu lintas di sepanjang Jalan Thamrin, Jakarta Pusat dimulai pada Juli 2020 hingga Maret 2025. Ada tiga tahapan rekayasa lalu lintas.
Pengadaan paket kontrak CP202-205 proyek MRT Fase 2 dirundung masalah. Menurut Willam, pandemi Covid-19 menyebabkan risiko tinggi terhadap keseluruhan proyek ini. Minat kontraktor untuk berkontribusi pun jadi minim.
"Selain itu, faktor minimnya keterlibatan dan ketertarikan kontraktor Jepang menyebabkan posisi tawar kontraktor Jepang khususnya untuk paket railway systems dan rolling stock menjadi sangat tinggi,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Ahad malam, 18 Oktober 2020.
Menurut William, pengadaan paket CP202 gagal lantaran risiko konstruksi lapangan yang cukup tinggi. Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, lanjut dia, juga menyebabkan peserta lelang meminta waktu penyelesaian proyek lebih panjang. Pengadaan paket CP205 saja sudah diperpanjang hingga empat kali.
Sementara itu, proyek MRT Fase 2 tak bisa dibuka untuk kontraktor dari negara lain. William berujar, peserta lelang wajib dari Jepang. Musababnya, proyek ini dibiayai Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA) Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan).
Tepat di usia dua tahun MRT, sepeda non-lipat diperbolehkan naik kereta Ratangga. PT MRT hanya menyediakan fasilitas sepeda non-lipat di stasiun Lebak Bulus, Blok M, dan Bundaran Hotel Indonesia.
Fasilitas yang dimaksud berupa jalur sepeda di pinggir tangga stasiun untuk memudahkan pengguna. Stiker penanda penempatan sepeda juga telah ditempelkan di stasiun dan kereta. PT MRT juga menyediakan fasilitas parkir sementara sepeda di sejumlah titik, seperti sekitar mesin penjual tiket, toilet, dan musala.
Penggunaan sepeda non-lipat hanya berlaku di luar jam sibuk MRT pada hari kerja. Jam sibuk itu berada di pukul 07.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB. Sementara pada Sabtu dan Minggu mengikuti operasional MRT.
Syarat lainnya adalah sepeda non-lipat hanya bisa naik di kereta nomor enam di setiap rangkaian. Kemudian maksimal empat sepeda non-lipat per keberangkatan yang diizinkan masuk. Ukuran sepeda tidak melewati 200 cm x 55 cm x 120 cm dengan lebar ban maksimal 15 cm.
Penulis
Editor
Multimedia
